Masih Sinkronkan Roadmap, Pemberlakuan Pajak Karbon Diundur ke Juli 2022

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemberlakuan pajak karbon yang awalnya mulai 1 April 2022 dan diundur menjadi Juli 2022 karena pemerintah masih melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap agar pelaksanaannya berjalan baik.

"Di dalam UU HPP pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk menyinkronkan roadmap sekaligus menjaga agar pelaksanaan berjalan baik," katanya dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (31/3).

Meski demikian, mundurnya jadwal penerapan pajak karbon yang telah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tidak akan mengganggu pemulihan ekonomi. Dia mengaku terdapat kerumitan yang muncul dalam pengenaan pajak karbon khususnya pada mekanisme perdagangan karbon antarnegara yang mengharuskan adanya kesepakatan global.

Terdapat perbedaan di tiap negara termasuk terkait harga sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran sehingga roadmap pengenaan pajak karbon harus benar-benar disiapkan. Sebagai contoh, pajak karbon di Jepang dikenakan sebesar USD3 per ton CO2e sedangkan di Prancis mencapai USD49 per ton CO2e.

Kemudian di Spanyol sebesar USD17,48 per ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6 sedangkan di Kolombia sebesar USD4,45 per ton CO2e untuk semua sektor. "Di satu negara harganya hanya USD3 tapi di negara lain harganya USD25 bahkan di negara lagi ada yang USD45," imbuhnya.

Terlebih lagi, menurut perhitungan jika dunia berhasil mengatasi climate change maka harga karbon bisa mencapai USD125. "Tentu kalau harga berbeda beda akan kemungkinan terjadi kebocoran. Jadi yang namanya rezim dan desain kebijakan market for carbon sudah cukup rumit," katanya.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani memastikan pemerintah Indonesia akan melakukannya secara sangat hati-hati dan bertahap terutama di tengah situasi pandemi dan dalam upaya memulihkan ekonomi.

"Saat kita pulihkan ekonomi bukan berarti kita tidak siapkan diri sebab musibah climate change itu sudah hampir dipastikan bisa terjadi melihat tren kenaikan suhu dunia," tandasnya.