Masalah pembebasan lahan, jalan tol di Bandung mandek

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli hari ini melakukan rapat koordinasi terkait rencana pembangunan Jalan Tol Dalam Kota Bandung dengan sejumlah perwakilan pemerintah Bandung serta perwakilan dari Kementerian PU-PR. Dia mengatakan pembangunan tol ini merupakan proyek yang sudah mandek selama 5 tahun.

"Sebetulnya sudah sejak lama sejak 2011. Tetapi sudah 5 tahun sampai sekarang tidak ada kemajuan berarti terutama karena masalah pembebasan lahan," ujar Rizal dalam konferensi pers di kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (7/3).

Selain itu, kata Rizal, masih banyak beberapa lahan yang masih dimiliki oleh rakyat biasa. Lebih parahnya lagi, masih ada 13 lahan kementerian dan badan pemerintah yang masih berada di area pembangunan fly over dan jalan tol.

"Pak Ridwan Kamil datang, minta dikordinasikan badan-badan ini, soal pembebasan tanah bisa selesai," kata dia.

Lebih lanjut, proyek sepanjang 27,3 kilometer (km) tersebut menelan anggaran sekitar Rp 3,56 Triliun. Biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya pembebasan lahan.

Sementara itu, Deputi bidang Infrastruktur Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin mengatakan anggaran tersebut masih akan dipertimbangkan apakah akan menggunakan dana dari Japanese Agency for International Cooperation atau dari APBD.

"Kita masih bicarakan, minggu depan sudah akan ada hasilnya," pungkas dia.

Berikut daftar 13 Kementerian yang terkena dampak pembangunan jalan tol dan flyover:

1. Kementerian Pertahanan

2. Kementerian BUMN

3. Kementerian Perhubungan

4. Kementerian ESDM

5. BKN RI - Pusat

6. BPK RI - Pusat

7. Kementerian Hukum dan HAM

8. Kementerian Pendidikan Nasional

9. Kementerian Keuangan

10. BPS RI Pusat

11. Kementerian PU-PR

12. Kepolisian RI

13. Kementerian Agama