Mantan Menteri BUMN Beberkan Tantangan dan Solusi Tangani Freeport

Merdeka.com - Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Laksamana Sukardi mengatakan mengungkapkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi Inalum pasca divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Di antaranya mengenai governance atau tata kelola.

"Tantangan ada tiga, pertama Governance. Tata kelola di BUMN itu rawan intervensi. Apalagi supply chain-nya besar," kata Sukardi dalam peluncuran buku 'Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara' di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (28/1).

Selain itu, stakeholder alias pemangku kepentingan di Freeport pasca divestasi 51 persen akan lebih banyak. Hal ini tentu merupakan tantangan tersendiri.

"Stakeholder structure di BUMN sangat diversivied. Masyarakat daerah, pejabatnya. Itu sangat rawan. Shareholder-nya short term oriented. Kenapa? Lima tahun kan shareholder-nya lain lagi," imbuhnya.

Belum lagi keharusan Inalum sebagai pemegang saham untuk terlibat dalam menanggung capex Freeport. "Sebagai pemegang saham Capex USD 20 miliar. Sebagai pemegang saham Capex-nya 51 persen," tegas dia.

Karena itu, upaya untuk menjaga tata kelola yang baik di tubuh Freeport harus terus dilakukan. Salah satunya bisa ditempuh dengan menjadikan Freeport sebagai perusahaan publik.

"Harus dibuat perusahaan ini publik di pasar modal, tetapi yang boleh beli entity lokal, dana pensiun. Kalau asing mau beli mungkin ada fund lokal, beli itu tidak bisa langsung. Di China juga dua tipe saham kok yang domestik saham dan internasional saham. Jadi itu memaksa adanya tata kelola yang baik," ujarnya.

"Karena kita bisa lihat tantangannya apakah setelah diambil BUMN apa lebih baik atau tidak lebih baik," tandasnya.