Mantan Menteri BUMN Acungi Jempol untuk Jokowi Soal Divestasi Saham Freeport

Merdeka.com - Mantan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi mengakui bahwa pemerintahan Joko Widodo patut diacungi jempol atas keberhasilan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal ini dia sampaikan dalam acara peluncuran buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara.

"Wajib dikasih acungan jempol. Kerena semua ini tergantung Presiden di Indonesia," kata Sukardi di Hotel Atlet Century, Jakarta, Senin (28/1).

Dalam buku yang ditulis oleh Ferdi Hasiman ini, diketahui bahwa salah satu hambatan divestasi 51 persen saham Freeport adalah PP No 77/2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

PP No 77/2014 yang merupakan revisi terhadap PP No 24/2012 tersebut menyatakan bahwa perusahaan tambang yang sudah membangun hulu-hilir (membangun smelter), seperti PT Vale Indonesia dan PT Weda Bay Nickel (Eramet) hanya melepas 40 persen saham ke pihak nasional.

Sementara perusahaan yang sudah membangun hulu-hilir hingga tambang underground, seperti Freeport hanya melepaskan 30 persen saham ke pihak dalam negeri. Karena itu, keinginan Indonesia agar Freeport mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional jelas terhambat oleh aturan ini.

"Itu kuat itu Freeport. Akhirnya kita harus kompromi. Kalau udah keluar dan dipegang Freeport kita bisa kalah di arbitrase internasional," jelas dia.

Pemerintah Jokowi kemudian mengeluarkan PP No 1/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Aturan ini yang kemudian mengharuskan Freeport mengubah Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan syarat pajak naildown, pembangunan smelter dan mendivestasikan 51 persen saham ke pihak nasional.

"Harusnya CEO dari negara ini memiliki visi dan keberanian. Keberanian seperti oke you boleh investasi, silakan, tapi term and condition-nya seperti ini," ungkapnya.

"Kalau untuk Freeport saya harus acungi jempol. Obyektif, independen. Karena terbukti berapa Presiden juga tidak mampu," tandasnya.