Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Malaysia salip Indonesia miliki pusat sertifikasi halal

Malaysia salip Indonesia miliki pusat sertifikasi halal label halal. REUTERS

Merdeka.com - Pemerintah saat ini masih terus mematangkan RUU Sertifikasi Halal di Indonesia. Pengamat survei dan sertifikasi, Rudianto, menilai proses ini lamban. Sebab, Malaysia yang sebelumnya belajar dari Indonesia, justru sudah menjadi pusat sertifikasi halal lebih dulu.

Rudianto mengatakan masih ada kendala di badan survei Indonesia dalam menentukan produk tersebut haram atau tidak. Pernyataan haram untuk produk tertentu tidak bisa hanya diteliti dengan fisik semata.

"Beberapa negara belajar dari Indonesia, termasuk Malaysia, sekarang jadi pusat sertifikasi halal. Kita saja dulu sertifikasi halal sudah ada dalam kasus Ajinomoto, tapi kemudian dicek oleh IPB ternyata ada zat tertentu," ucap Rudianto dalam acara Workshop Jurnalistik 'Urgensi Survei dan Sertifikasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean', di Garut, Jawa Barat, Minggu (16/2).

Rudianto mengusulkan, jika Indonesia ingin mempunyai sertifikasi halal maka harus memberikan MUI fasilitas agregasi lab-lab yang ditunjuk untuk pengujian produk. Hal ini agar produk yang disebut halal itu memenuhi kriteria baik secara syariah maupun substansi.

Selain itu, kebijakan di Indonesia juga belum mendukung untuk melegalkan sertifikasi halal. Di Malaysia saja, mereka punya dana kemaslahatan umat untuk memajukan sertifikasi halal. "Malaysia itu punya yayasan kemaslahatan umat, ada dana abadi umat untuk proses pemastiannya itu," tegasnya.

Rudi mencontohkan sulitnya Indonesia menerapkan sertifikasi halal misalnya dalam penentuan zakat yang diminta PBNU. PBNU menilai orang Indonesia yang sudah membayar zakat maka tidak perlu lagi membayar pajak karena sama-sama bertujuan mensejahterakan bangsa.

"Seperti cerita PBNU dalam islam ada kelebihan harus memberikan zakat, ini kelebihan usaha kita. Kalau engga untung ya enggak bayar. Kalau pajak sejak awal dia bekerja cukup atau tidak kena pajak. Dari PBNU kalau semua zakat bisa menolong APBN, tapi kita tidak bisa melaksanakan ini apakah karena orangnya, sistem atau apa," tegasnya. (mdk/bim)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP