Luhut sebut kantor pelayanan perizinan di pelabuhan sering kosong

Merdeka.com - Menter Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menilai pelayanan perizinan satu atap di pelabuhan tidak berjalan efektif. Akibatnya, banyak barang yang tertahan lama di pelabuhan.

"Ya itu kita cek ulang, selama ini tidak jalan cek," ucap Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (20/9).

Luhut mengungkapkan, selama ini kantor kementerian yang memiliki wewenang memberi izin kerap kosong, tidak ada petugas yang melayani. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan tinjauan di Pelabuhan Tanjung Perak.

"Kita akan cek nanti tanggal 3 atau 4 Oktober. Sementara itu, kita membuat tim bekerja, misalnya nanti kita datangnya random. Cek biar mereka tidak tahu," jelasnya.

Guna melancarkan program pemerintah tersebut, Luhut juga akan meminta bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk membuat sistem online perizinan-perizinan di pelabuhan.

"Pelabuhan besar itu diharapkam bisa terintegrasi dengan satu sistem, Kominfo sudah terlibat, tambah baik ini," kata Luhut.

Nantinya dengan menggunakan sistem online tersebut, maka akan mengurangi praktik suap sekaligus dapat menekan dwelling time hingga di bawah tiga hari seperti keinginan Presiden Joko Widodo.

"Jadi mengurangi adanya personal contact. Misalnya, Dirjen Daglu (perdagangan luar negeri) dan semua aparat dia sudah masuk dalam sistem, Bea Cukai juga begitu. Jadi enggak ada lagi yang mesti kontak secara personal," pungkasnya.