Luhut jadi Plt Menteri ESDM, berpotensi timbul konflik kepentingan

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri ESDM. Sebab, itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Luhut bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM, dan diduga sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral, melalui kepemilikannya pada PT Toba Sejahtera yang memiliki empat konsesi tambang batu bara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik, antara lain PLTU Palu," ujar Fabby dalam keterangan pers, Jakarta, Selasa (16/8).

Fabby mendesak Jokowi untuk tak mendudukkan Luhut sebagai Plt Menteri ESDM dalam waktu lama. Selain itu dia juga meminta Luhut tak membuat keputusan-keputusan strategis di Kementerian ESDM.

Ini agar tidak menyandera menteri ESDM definitif di kemudian hari.

"Menteri ESDM yang hendak dipilih kiranya sosok yang teruji, berpengalaman, dan berani menghadapi kepentingan-kepentingan yang berniat menggerogoti sumber daya alam Indonesia untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, dengan menggunakan kendaraan politik," ucap Fabby.

Seperti diberitakan, semalam, Jokowi memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar. Untuk sementara, kementerian tersebut dikendalikan Luhut yang merupakan menteri koordinator kemaritiman.