LSM harap G20 bisa paksa perusahaan raksasa transparan soal keuangan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan negara-negara yang tergabung dalam Group of Twenty (G20) di Hamburg, Jerman, guna membahas berbagai isu global. Penasehat Keuangan Berkelanjutan Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia, Jalal, berharap agar pemerintah Indonesia bersama negara-negara G20 bisa mengatur transparansi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Sebab, masih banyak perusahaan di dunia cenderung menutupi berbagai dampak negatif dari operasinya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan.

"Kami sangat setuju dengan rekomendasi G20. Ini terkait bagaimana perusahaan harus diatur. Sebagian perusahaan tidak melaporkan secara transparan dan dampak ekonominya besar. Padahal jumlah perusahaan itu jutaan di dunia. Ada perusahaan yang besar tapi tidak melaporkan keuangannya. Ada yang melaporkan tapi tidak benar," kata Jalal dalam diskusi di Jakarta, Kamis (6/7).

Menurutnya, kewajiban pelaporan tersebut bisa mengubah praktik dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan dunia. Tentunya, hal ini bisa dilakukan pemerintah dengan membuat regulasi yang tegas, serta menciptakan sistem disinsentif yang komprehensif.

"Pembedaan antara perusahaan yang bertanggungjawab sosial dengan yang tidak sangat perlu dilakukan. Sehingga pemangku kepentingan lainnya juga bisa memberikan sikap yang tepat kepada perusahaan-perusahaan itu," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Jalal, lembaga-lembaga jasa keuangan juga perlu diubah perilakunya, agar pendanaan publik maupun swasta ditimbang dengan ukuran yang tegas, guna mencapai tujuan SDGs dan Kesepakatan Paris.

"Yang bertentangan dengan keduanya, segera perlu untuk dimasukkan ke dalam daftar negatif dan tidak dibiayai. Hanya dengan demikian saja Indonesia dan dunia bisa benar-benar bisa melihat masa depan yang lebih baik," pungkas Jalal.