Merdeka.com - Dalam rangka melindungi para pengemudi atau driver ojek online, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dikabarkan akan membuat sebuah lembaga khusus pengkaji hukuman penangguhan atau suspend yang kerap diberikan aplikator kepada mitra kerjanya. Lembaga ini bakal beranggotakan perwakilan berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis ojek online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyampaikan adapun alasan lembaga ini dibentuk lantaran driver acap kali mengeluh lantaran mendapat hukuman suspend yang tak disertai alasan pasti.

"Kita butuh entitas lembaga khusus gabungan pengisi yang mewakili para pengemudi dan aplikator. Lembaga ini akan menganalisa, apakah si A berhak di-suspend atau tidak," terang dia di Jakarta, Selasa (8/1).

Sementara itu, Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, pembentukan lembaga tersebut saat ini masih berupa usulan. "Nanti kita lihat. Ini kan prosesnya masih usulan, belum mengejawantah dalam pasal per pasal. Nanti diusulkan seperti apa, apakah lembaga itu lembaga independen, apakah lembaga itu perlu dibiayai, kan penuh konsekuensi tuh," tutur dia.

Namun begitu, dia menegaskan, pemerintah akan terus menyoroti pemberian hak kepada para pengemudi ojek online, agar pihak aplikator dapat memberikan penjelasan mengenai hukuman suspend yang diterima mitra kerjanya.

"Pada prinsipnya pemerintah mendukung adanya suatu lembaga untuk melihat, jangan semena-mena lah teman-teman para aplikator melakukan suspend. Mekanisme suspend-nya harus dijelaskan oleh aplikator kepada driver ojek online," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com