Lima alasan Kemenhub ingin 'bunuh' Merpati

Merdeka.com - Kini semakin jelas, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan sendirian menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines. Maskapai pelat merah itu tak memperoleh dukungan berarti dari unsur pemerintah lainnya.

Paling baru, Kementerian Perhubungan menegaskan siap membekukan permanen izin perusahaan penerbangan banyak melayani rute-rute antar pulau di kawasan Timur Indonesia itu. Tidak ada keraguan BUMN itu diikhlaskan jadi 'almarhum' dalam waktu dekat.

"Saya sudah siapkan, akan kita bekukan izin Merpati. Karena dia sudah tidak mampu lagi," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti di Jakarta kemarin.

Situasi Merpati sudah karut marut, dengan atau tanpa ancaman regulator penerbangan Tanah Air. Akhir pekan lalu, 50 pilot mendadak mundur. Mereka mengaku belum digaji sejak 26 Desember 2013.

Maskapai berdiri pada 6 September 1962 ini tinggal memiliki 178 pilot dan tiga pesawat yang masih laik terbang. Pegawai yang pilih bertahan cuma mengandalkan loyalitas, bukan kecukupan materi.

Merpati praktis terjerat utang menggunung yang bikin ngeri siapapun, paling sedikit Rp 6,7 triliun. Itu belum termasuk tunggakan lain ke sesama BUMN ataupun swasta untuk avtur dan premi asuransi.

Salah satu penyelamat yang diharapkan adalah Menteri Keuangan Chatib Basri. Namun dia mengaku belum bisa melakukan apapun. Seandainya bendahara negara itu meneken surat yang dibutuhkan, maka rencana melego dua anak usaha Merpati yaitu PT MMF dan PT MTC ke investor atau BUMN lainnya bisa memberi sedikit angin segar.

Nyatanya, menkeu tak berbuat apa-apa lantaran Dahlan belum memberinya saran untuk mengambil kebijakan tertentu. "Saya baru ketemu informal dulu sama Pak Dahlan kemarin. Jadi semestinya ada meeting dulu," kata Chatib akhir pekan ini.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa tak puas dengan kinerja Direktur Utama Merpati Asep Eka Nugraha. PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sudah memberi informasi padanya bahwa Merpati tak bisa ditolong lagi. Dia terus menunggu petinggi Merpati membawa skema bisnis yang meyakinkan pemerintah bahwa keputusan menyelamatkan maskapai ini memang masih dimungkinkan.

Nyatanya sampai sekarang, direksi tak kunjung menemuinya. "Kalau enggak (memberikan business plan) ya berat hati enggak mungkin operasi," kata Hatta.

Ditemui terpisah seusai aksi puluhan pilot mundur massal, Dahlan masih saja ngotot berjuang menjaga nafas Merpati. Kendati dia sendiri juga tidak bisa memberikan detail solusinya. "Merpati tetap kita pertahankan untuk hidup. Tentu harus dengan pola baru, semangat baru dan kinerja baru," ujar sang menteri BUMN.

Optimisme Kementerian BUMN sulit terwujud. Kemenhub sudah ancang-ancang menyabotase peluang Merpati bangkit lagi. Salah satu buktinya, 19 rute eksklusif yang selama ini dikuasai Merpati, siap dilego ke swasta. Artinya, seandainya nanti bisa hidup lagi, maskapai itu sudah kehilangan sumber pendapatan utama dari rute eksklusif.

Herry Bakti enggan peduli koleganya di Kementerian BUMN berjuang mempertahankan maskapai yang dulu melayani jalur perintis itu untuk tak segera masuk kubur. Dia mengaku punya alasan kuat berseberangan dengan agenda Dahlan Iskan. "Itu adalah wewenang Kementerian Perhubungan," tandasnya.

Berikut lima alasan otoritas penerbangan, seperti dirangkum merdeka.com, soal mengapa pilihan 'membunuh' Merpati sesegera mungkin jauh lebih baik:

Konsumen tetap terlayani

Kementerian Perhubungan telah menawarkan 19 rute penerbangan milik Merpati Nusantara Airlines ke maskapai lain. Hal ini menyusul masalah ketidakmampuan Merpati mengembalikan utang yang menumpuk mencapai Rp 6,7 triliun.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti mengatakan, alasan penawaran 19 rute tersebut karena mempertimbangkan aspek pelayanan masyarakat. Menurut dia, kondisi yang dialami Merpati dapat mengganggu pelayanan kepada masyarakat dalam bidang transportasi udara.

Rute tersebut antara lain adalah Biak-Sorong, Jaya Pura-Tanah Merah, Makassar-Maumere, Makassar-Jayapura dan lain sebagainya. "Kita tidak mau pelayanan masyarakat terganggu," ujar Herry.

Merpati dalam setahun mengangkut kurang lebih 20 juta orang. Sedangkan rute-rute eksklusif itu menyediakan banyak penumpang bagi maskapai pelat merah itu.

Buat Kemenhub, lebih baik para penumpang terus terangkut, tanpa harus menanti Merpati diselamatkan. "Logikanya kalau rute banyak penumpang pasti mau. Kita tawarkan ke airline lain. Jadi apapun masalahnya kita tidak paksa-paksaan, kita tawarkan," Kata herry.?

Sejauh ini baru Citilink, anak usaha Garuda Indonesia, yang mengaku berminat mengambil alih beberapa rute eksklusif Merpati.

Melindungi nyawa penumpang

Sejak 1 Februari lalu izin operasi penerbangan atau AOC (Air Operation Certificate) Merpati juga sudah dihentikan sementara oleh Kemenhub. Hal ini dilakukan karena masalah Merpati yang semakin berat dan dikhawatirkan berpengaruh pada masalah safety atau keamanan.?

Ketika AOC ditahan, artinya Merpati tidak menyediakan asuransi buat penumpang. BUMN ini rupanya tak punya duit buat membayar premi kepada rekanan asuransi.?

Aturan bisnis penerbangan di seluruh dunia mewajibkan maskapai menanggung tanggungan biaya keselamatan penumpang. "Secara data yang kita evaluasi kemampuan keuangan, asuransi. Cara itu dia nggak mampu dibayar. Nggak mungkin pesawat terbang tanpa AOC," kata Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti.

Direksi ingkar janji soal rencana bisnis

Kemenhub, sama seperti Kemenko Perekonomian, terus menunggu skema rencana bisnis Merpati untuk mengatasi utangnya. Soalnya, dalam rapat koordinasi lintas kementerian, disepakati penyelamatan maskapai pelat merah itu bukan lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) melainkan akuisisi swasta dan pemutihan utang.

Sebagai regulator penerbangan, Kemenhub memiliki hak mengetahui kondisi maskapai khususnya mengenai nasib program penyelamatan Merpati. Nyatanya, direksi pimpinan Kapten Asep tak juga memberikan penjelasan, apakah mereka berhasil menggaet investor dari swasta.

Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti menilai, seandainya Merpati bukan BUMN yang disayang beberapa menteri, sudah pasti dia menyusul nasib Batavia dan Adam Air: bangkrut dan melego seluruh aset.

"Rapat terakhir di Menko dulu itu, dan Merpati dalam waktu 1 bulan tunjukkan business plan mereka, tapi itu sudah lewat tidak pernah dibahas lagi. Kalau merpati bukan BUMN, bisa lain ceritanya," kata Herry Bakti.

Tak punya duit buat operasional sebulan

AOC Merpati dicabut regulator penerbangan. Tapi izin terbang berdasarkan ketersediaan asuransi itu bisa diberikan lagi dalam jangka 21 hari. Pada periode itu, Merpati wajib memberikan jaminan bahwa mereka punya cukup uang untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan.

Faktanya, kata Herry Bakti, maskapai BUMN itu tak punya uang sedikitpun untuk bertahan sampai bulan depan. "Kondisi saat ini, Merpati sudah tidak ada sebetulnya. Buktinya sudah berhenti semua. Kondisi keuangan sudah tidak menunjang," ujarnya.

Selanjutnya, Herry menerangkan, awalnya pihaknya akan menunggu perkembangan bisnis Merpati selama 30 hari ke depan. Hal itu untuk melihat apakah Merpati benar-benar dapat kembali terbang. Tapi, kemungkinan izin terbang perusahaan pelat merah ini akan dibekukan selama-lamanya.

"Tapi, karena kondisinya seperti ini, saya rasa tidak perlu menunggu 30 hari," ungkap Herry.

Dibangkrutkan untuk hidup kembali

Ini salah satu alasan utama Kemenhub lebih suka segera mengirim Merpati ke dalam status kebangkrutan. Kita maskapai BUMN itu bubar, justru pemerintah sebagai pemegang saham utama punya kesempatan lebih leluasa mengatasi persoalan.

"Dibangkrutkan tapi ada prosesnya. Mereka dikecilkan bertahap dan sudah disetujui oleh PPA," kata Herry.?

Herry menjelaskan, sesuai Undang Undang kebangkrutan maka nanti aset Merpati akan disita dan utang mereka menjadi lunas. Setelah utangnya lunas, Merpati disebut akan mendapat PMN (Penyertaan Modal Negara) dan membentuk Merpati baru.

"Kalau dari saya (Kemenhub) untuk nutup gampang tinggal cabut AOC-nya langsung berhenti. Nanti dibangkrutkan dan dihidupin lagi," tegasnya.