Lewat UU P2SK, Ada Lembaga Khusus Awasi Koperasi

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), akan ada lembaga khusus yang mengawasi koperasi simpan pinjam (KSP). Seperti otoritas pengawas koperasi (OPK) hingga lembaga penjamin simpanan (LPS).

"UU perkoperasian yang baru diharapkan nanti menjadi momentum kebangkitan koperasi Indonesia sebagai satu pilar utama perekonomian daerah dan nasional," kata dia dalam Forwada Discussion Series 2023 bertajuk Pengawasan Koperasi Pasca UU P2SK, Rabu (1/2).

Lembaga-lembaga tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan ekosistem koperasi, terutama dalam lingkup koperasi simpan pinjam (KSP). Teten menekankan, hal ini nantinya mengatur secara khusus KSP closeloop, yang menjalankan fungsi koperasi hanya kepada anggotanya.

"Pada RUU Perkoperasian mengatur pengembangan ekosistem usaha Simpan Pinjam koperasi yang mencakup perlunya keberadaan otoritas pengawas simpan pinjam koperasi atau OPK, lembaga penjamin simpanan anggota koperasi (LPS Koperasi), APEKS, dan komite penyehatan koperasi," sambungnya.

Tak hanya itu, RUU Perkoperasian juga memberikan kewenangan kepada setiap kementerian atu lembaga, dan dinas terkait di pemerintah daerah untuk memperhatikan koperasi. Nantinya akan dirinci mengenai tugas dari masing-masing pihak terkait itu.

"RUU Perkoperasian menegaskan setiap Kementerian/Lembaga dan dinas punya tugas dan kewenangan untuk mengatur, memberdayakan, perizinan dan pengawasan koperasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya pada lapangan usaha yang bersangkutan," kata dia.

"Dengan demikian, pembinaan usaha koperasi dari lintas K/L dan Pemda akan masif dan terstruktur pada masa mendatang," pungkas Menteri Teten Masduki.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com