Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lewat data dokumen surga, pemerintah diminta tindak tegas pelaku penghindaran pajak

Lewat data dokumen surga, pemerintah diminta tindak tegas pelaku penghindaran pajak Ilustrasi bahagia. ©Shutterstock/solarseven

Merdeka.com - Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi investigasi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global.

Perwakilan Forum Pajak Berkeadilan, Nurkholis Hidayat, mengatakan saat ini masyarakat menunggu tindakan terhadap beberapa nama warga Indonesia yang tersangkut dalam hasil investigasi tersebut. Jika sebelumnya pada kasus Panama Papers pemerintah merespon dengan Tax Amnesty maka kali ini pemerintah diminta lebih tegas.

"Ketika Panama Papers kita lihat respons negara maju aktif menyelidiki, mencoba mencari peluang hukum untuk menjerat pelaku karena mereka bermain di wilayah abu-abu. Tapi di Indonesia, tidak seperti itu. Namun, adanya Tax Amnesty," ujar Nurkholis di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11).

Nurkholis mengatakan, pada saat Panama Papers muncul ke publik, banyak negara mengambil tindakan tegas. Hal itu berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah cenderung normatif, hanya melakukan pendataan lalu pemungutan pajak.

"Banyak negara ambil tindakan keras tapi Indonesia agak lunak. Respons selama ini di Indonesia masih normatif, cek orangnya sudah bayar pajak atau tidak. Lalu ambil denda dan akumulasi," jelasnya.

Padahal, seharusnya pemerintah dapat menindak tegas pelaku penghindaran pajak. "Kita punya UU KUP 39 tentang penggelapan pajak harusnya ya ditegakkan. Kalau cukup bukper harusnya selidiki hukum. Ini yang belum kami dengar dari pemerintah saat ini," jelasnya.

Untuk itu, dia meminta, pemerintah tidak menyianyiakan kesempatan dengan Paradise Papers. Pemerintah diharapkan tegas menindak oknum yang terbukti melakukan penghindaran pajak.

"Sekarang ada lagi Paradise Papers, kita ingin ada lagi langkah selanjutnya. Tidak berarti ada tax amnesty lagi. Tapi kita tunggu langkah konkretnya bagaimana," tandasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen

PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024

Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan

Ganjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan

Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya