Lewat data dokumen surga, pemerintah diminta tindak tegas pelaku penghindaran pajak
Merdeka.com - Konsorsium Wartawan Investigasi Internasional (The International Consortium of Investigative Journalists/ICIJ) merilis dokumen bertajuk Paradise Papers. Dokumen tersebut berisi investigasi pembongkaran skema penghindaran pajak yang dimainkan oleh miliuner dan perusahaan dengan reputasi global.
Perwakilan Forum Pajak Berkeadilan, Nurkholis Hidayat, mengatakan saat ini masyarakat menunggu tindakan terhadap beberapa nama warga Indonesia yang tersangkut dalam hasil investigasi tersebut. Jika sebelumnya pada kasus Panama Papers pemerintah merespon dengan Tax Amnesty maka kali ini pemerintah diminta lebih tegas.
"Ketika Panama Papers kita lihat respons negara maju aktif menyelidiki, mencoba mencari peluang hukum untuk menjerat pelaku karena mereka bermain di wilayah abu-abu. Tapi di Indonesia, tidak seperti itu. Namun, adanya Tax Amnesty," ujar Nurkholis di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (11/11).
Nurkholis mengatakan, pada saat Panama Papers muncul ke publik, banyak negara mengambil tindakan tegas. Hal itu berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah cenderung normatif, hanya melakukan pendataan lalu pemungutan pajak.
"Banyak negara ambil tindakan keras tapi Indonesia agak lunak. Respons selama ini di Indonesia masih normatif, cek orangnya sudah bayar pajak atau tidak. Lalu ambil denda dan akumulasi," jelasnya.
Padahal, seharusnya pemerintah dapat menindak tegas pelaku penghindaran pajak. "Kita punya UU KUP 39 tentang penggelapan pajak harusnya ya ditegakkan. Kalau cukup bukper harusnya selidiki hukum. Ini yang belum kami dengar dari pemerintah saat ini," jelasnya.
Untuk itu, dia meminta, pemerintah tidak menyianyiakan kesempatan dengan Paradise Papers. Pemerintah diharapkan tegas menindak oknum yang terbukti melakukan penghindaran pajak.
"Sekarang ada lagi Paradise Papers, kita ingin ada lagi langkah selanjutnya. Tidak berarti ada tax amnesty lagi. Tapi kita tunggu langkah konkretnya bagaimana," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaPAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaPersaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGanjar dan Anies Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, TKN: Jelas Tidak Mau, Pertahanan Perlu Kerahasiaan
Dalam kehidupan negara demokrasi untuk menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaBansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaIndonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global
Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnya