Lepas operasi, Bos Pelindo minta 5 pelabuhan ke Kemenhub
Merdeka.com - Pemerintah akan melepaskan seluruh pengoperasian pelabuhan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menunjuk PT Pelindo I, II, III dan IV sebagai penanggung jawab untuk mengelola ratusan pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selama ini dikelola Kementerian Perhubungan.
Direktur Indonesia Port Corporation (IPC) Pelindo II Elvyn G Masassya mengakui, pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Saat ini, Pelindo II dan Kemenhub tengah mengkaji pelabuhan mana yang akan dikelola oleh Pelindo II.
"Ya kita punya minat terhadap itu, sedang dalam review beberapa pelabuhan yang dikelola oleh Kemenhub dan segera kita akan sampaikan kepada Kemenhub kita bisa kelola," ujarnya di kantor Pelindo II, Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (27/8).
Namun demikian, dirinya memperkirakan akan ada 4 sampai 5 pelabuhan yang akan dikelola. Diharapkan, kelima pelabuhan tersebut dapat dikelola oleh Pelindo II.
"Salah satunya di Kalimantan Barat, Pelabuhan Sentete, juga Tanjung Batu, Bengkulu ada pelabuhan Linau namanya dan kita juga prospose Batam kita kelola, Batam Otorita. Yah sekitar 4-5 pelabuhan," tutupnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaCak Imin Tegaskan Bansos Atas Nama Pejabat itu Kebohongan dan Pembodohan
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo mengingatkan untuk mengakui keberhasilan kinerja para pemimpin terdahulu.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPihak keluarga dan rekan-rekannya berusaha menolong, namun sia-sia sehingga dilaporkan ke Basarnas Kupang.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaUmumnya, kegiatan rutin mencakup memimpin rapat dan menerima tamu-tamu menteri.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengaku sependapat dengan Ganjar terkait solusi tumpang tindihnya kewenangan mengatasi persoalan keamanan.
Baca Selengkapnya