Lembaga asing beri empat rekomendasi buat pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) punya empat rekomendasi untuk pemerintah Indonesia yang kini dikomandoi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mulai dari pemberantasan korupsi hingga penegakan hilirisasi melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter.
Sekretaris Jenderal OECD Angle Gurria mengatakan rekomendasi pertama terkait dengan upaya menghadapi tantangan makro ekonomi. Pemerintah disarankan memaksimalkan penerimaan pajak.
"Penerimaan dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan lebih banyak swasta dalam menjaring pajak dan dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak," ujar Gurria di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3).
Rekomendasi kedua, pemerintah diminta mengimplementasikan kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan dengan cara peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah diminta fokus membangun transportasi dan logistik untuk mendukung sektor industri.
"Hindari berbagai langkah yang bersifat proteksionis yang menghambat keterbukaan perdagangan dan investasi asing, yang berimbas pada hasil pembangunan yang tidak pasti," kata dia.
Rekomendasi ketiga soal penanganan masalah korupsi dan pengembangan perbankan tanpa kantor cabang. Indonesia bisa meniru India, Meksiko, Filipina, dan Kenya yang sudah sukses menerapkan aturan tersebut.
"Berikan dukungan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas, termasuk penyediaan bantuan teknis dan administratif oleh pemerintah pusat," imbuh dia.
Rekomendasi terakhir menyangkut pengelolaan sumber daya alam agar lebih teratur. OECD memberi dukungan pada fokus pemerintah melarang ekspor bijih mineral atau tambang mentah, sehingga industri mineral dan tambang di dalam negeri bisa berkembang.
"Gunakan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum, dalam mencegah perambahan hutan, penebangan dan pertambangan ilegal. Kurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan energi bersih (clean power) secara lebih lanjut, khususnya energi panas bumi," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikanย pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca Selengkapnya