Lelang jabatan dirjen pajak harus serius agar mafia tak berkuasa

Merdeka.com - Pengamat Pajak dari Perkumpulan Prakasa Wiko Saputra menyarankan pada panitia seleksi (pansel) sistem lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) agar calon dirjen pajak melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini perlu dilakukan untuk menghindari pucuk pimpinan institusi pajak tidak dikuasai mafia.

"Pansel (panitia seleksi) harus libatkan KPK dan PPATK. Harus dibuka dulu berapa rekeningnya, karena ini terkait integritas. Di dalam lingkungan DJP pasti itu ada banyak SDM yang kompetensinya luar biasa. Tapi, kita mencari sosok yang integritasnya tinggi karena mafia pajak itu luar biasa," ujarnya di Warung Daun Cikini, Jakarta, Minggu (23/11).

Karena itu panitia seleksi lelang jabatan diminta terbuka pada publik. Tidak hanya rekam jejak tapi juga rekening perbankannya harus diawasi.

"Di internal Kemenkeu punya SDM bagus, hampir semua negara lain apresiasi SDM yang di Dirjen Pajak. Tapi pertanyaannya masalah integritas. Pansel harus terbuka, harus ada pengawasan publik. Rekam jejak, rekening, track record harus dibuka ke publik. Sehingga publik tahu siapa yang pantas, dan bisa meminimalisir muatan politiknya," ungkapnya.

Calon dirjen pajak mengemban tugas berat. Apalagi, sebagian besar penerimaan negara mengandalkan sektor pajak. Selama ini target pajak tak pernah tercapai karena digerogoti praktik pengemplang pajak.

"Di pajak itu ada 4 sektor luar biasa, pertambangan, perkebunan, properti, dan industri jasa keuangan. Praktik pengemplangan itu luar biasa. Ini yang membuat penerimaan di bawah target. Tidak akan bisa pencapaian target ditingkatkan, kalau tidak punya integritas," jelas dia.

Seperti diketahui, Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang jabatan direktur jenderal pajak, karena Fuad Rahmany pensiun mulai akhir November 2014. Fuad menjabat sebagai direktur jenderal pajak sejak Januari 2011 menggantikan M. Tjiptardjo. (mdk/noe)