Merdeka.com - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira tidak setuju dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi jenis Pertalite hingga LPG subsidi kemasan 3 kilogram untuk menghemat keuangan negara. Alasan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga tersebut lantaran harga minyak mentah dunia mahal.

Menurut Bhima, ada sejumlah cara yang bisa digunakan pemerintah untuk menyiasati kenaikan harga minyak dunia tersebut. Salah satunya dengan menunda sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tidak bersifat mendesak, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Dengan menunda proyek IKN, dananya bisa difungsikan dulu untuk stabilitas harga. Mungkin untuk kebutuhan pokok dan energi, itu yang harusnya bisa dilakukan," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (1/4).

Bhima menyampaikan, saat ini stabilitas harga pangan maupun energi diperlukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Mengingat, kondisi daya beli masyarakat Indonesia dinilai belum siap untuk menghadapi sejumlah lonjakan pangan, khususnya sembako yang kian mahal.

"Stabilitas harga ini merupakan kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi ya. Jadi seharusnya pemerintah bisa untuk mencegah terjadinya kenaikan harga yang diatur oleh pemerintah seperti BBM, LPG kemudian tarif listrik," tutupnya.

Siap-Siap, Pertalite dan LPG 3 Kg Ikut Naik Harga Mulai Tengah Tahun

Diketahui, pemerintah berencana akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite, Premium, hingga LPG subsidi kemasan 3 kilogram secara bertahap pada periode Juli hingga Maret 2022. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium, gas yang 3 kilo itu bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," ujarnya saat meninjau Proyek LRT di Depo LRT Jabodebek Bekasi, Jumat (1/4).

Menko Luhut menyebut, kebijakan penyesuaian harga itu bagian dari efisiensi pemerintah imbas dari kenaikan sejumlah komoditas. Menurutnya, rencana tersebut mengemuka dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

"Semua efisiensi kita lakukan. kita akan mendorong perintah Presiden kemarin dalam rapat pemakaian mobil listrik tempatnya Pak Budi Karya (Menhub)," tegasnya.