Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melonggarkan larangan soal rapat di hotel bagi instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Mirawati Sudjono membantah jika disebut pihaknya mencabut aturan itu. Dia menjelaskan, larangan rapat di hotel tidak dibatalkan, hanya dimodifikasi. Akan ada kriteria khusus soal kegiatan instansi pemerintahan di hotel.

"Enggak dicabut, tapi didetailkan, yang dilarang seperti apa, yang dibolehkan seperti apa. Ini sedang digodok. Karena orang terjemahkan macam-macam," ujar Mirawati saat ditemui di kantornya, kemarin.

Pihaknya akan merampungkan petunjuk pelaksanaan aturan tersebut. "Belum, tapi sedang dibikin petunjuk teknisnya dan akan lebih detail lagi," katanya.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak mengeluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya.

"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy akhir pekan lalu.

Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.

Caranya, mengajak peran pihak ketiga untuk acara yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Semisal seminar yang dihadiri investor. Tidak tanggung-tanggung, Yuddy memberikan lampu hijau sekalipun acara itu digelar selama sepekan penuh.

"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.