Larang rapat di hotel, Menteri Yuddy gunakan sistem Sirara

Merdeka.com - Penghematan besar-besaran menjadi target dan fokus pemerintahan Jokowi-JK dalam menata negara lima tahun ke depan. Berbagai upaya langsung dikebut agar target tersebut tercapai.

Salah satu kebijakan untuk penghematan, yakni melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelar acara maupun rapat di hotel. Mereka dituntut agar memaksimalkan ruang yang sudah dimiliki pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi menjadi sosok yang gencar menyuarakan pelarangan tersebut. Guna memaksimalkannya, Yuddy bakal memberlakukan sistem integrasi antar lembaga negara dengan mengembangkan konsep Sistem Informasi Ruang Rapat (Sirara).

Nantinya, tiap pemerintahan bisa memakai ruangan di lembaga negara manapun yang dirasa cukup. "Sistem ini akan memberikan informasi jumlah ruangan yang dimiliki masing-masing kantor instansi pemerintahan, juga jadwal penggunaannya," kata Yuddy di Jakarta, Jumat (2/1).

Ketika disindir soal acara Musrenbang Nasional yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Yuddy menyebut tidak ada masalah. Sebab, acara yang diselenggarakan di Gedung Birawan itu masih milik Bank Indonesia.

"Memang kebetulan lokasi Gedung Birawa di area Hotel Bidakara. Tapi itu kan milik Yayasan Bank Indonesia punya gedung Birawa. Tetap saja itu kan pemerintah," ungkapnya.

Yuddy menambahkan, pihaknya optimis segera membentuk para abdi negara tidak gampang mengeluh dengan kebijakan baru ini. Sebab, ke depannya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dikelola secara modern, transparan dan akuntabel. "Sehingga menciptakan aparatur negara yang tangguh. Di akhir masa jabatan Jokowi kita harapkan para PNS jadi lebih baik."

Tidak hanya itu, Yuddy menegaskan bahwa prinsip revolusi mental ala Jokowi memang harus buat aturan keras. "Era revolusi mental ini buat aturan yang keras. Selanjutnya (PNS) juga diberikan reward dan punishment-nya," terangnya.