Larang Ekspor Bauksit, Pendapatan RI Bisa Naik Rp62 Triliun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang ekspor bauksit per Juni 2023, guna mendorong hilirisasi bauksit dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Sehingga Indonesia hanya akan mengekspor produk jadi dari bauksit.

"Dari industrilisasi bauksit di dalam negeri ini, kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," ucap Jokowi di Istana Negara, Rabu (21/12).

Jokowi mengambil contoh larangan ekspor nikel sejak 1 Januari 2020, terbukti meningkat pendapatan negara dari Rp17 triliun atau USD1,1 hingga tahun 2014, kemudian meningkat menjadi Rp326 triliun atau USD20,9 miliar pada tahun 2021.

"Meningkat 19 kali lipat," ucapnya.

Peningkatan pendapatan negara atas larangan nikel pun diproyeksikan bertambah hingga akhir tahun 2022. "Perkiraan saya, tahun ini akan tembus melebihi dari Rp468 triliun atau lebih dari USD30 miliar USD," pungkasnya.

Adanya larangan bauksit, maka bertambah lagi bahan mentah mineral yang dimiliki Indonesia untuk diekspor. Sebelum bauksit, pemerintah telah melarang ekspor bijih nikel. Langkah tersebut kemudian berdampak gugatan dari negara-negara Eropa.

Langkah kemandirian Indonesia mengelola sumber daya alam mendapat sandungan saat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memenangkan gugatan Uni Eropa atas Indonesia terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel Oktober 2022 lalu.

Nikel kerap disebut sebagai the mother of industry karena pengolahan jenis logam ini menghasilkan produk turunan ke banyak sektor yang dibutuhkan manusia seperti sendok, baterai, telepon genggam, hingga kendaraan.

Nikel juga diprediksi akan menjadi primadona seiring dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku mineral logam itu untuk produksi baterai dan kendaraan listrik yang digadang-gadang sebagai salah satu industri masa depan.

Indonesia menguasai lebih dari 20 persen total ekspor nikel dunia. Indonesia juga menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.