Laporan keuangan pemerintah Jokowi-JK jadi terbaik dalam 12 tahun
Merdeka.com - Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 telah selesai disusun dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, LKPP tersebut diberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan opini audit terbaik yang dicapai oleh pemerintah dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.
Menteri keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan bukti adanya peningkatan kualitas LKPP dari tahun ke tahun.
"Jumlah temuan LKPP 2015 22 turun jadi 11 temuan di LKPP 2016 dan pencatatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang jauh lebih akurat dibandingkan dengan tahun sebelumnya," kata Sri Mulyani, di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jumat (19/5).
Sri Mulyani mengungkapkan, capaian tersebut salah satunya karena pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahan yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun sebelumnya.
"Pemerintah telah berhasil menyelesaikan suspend, yaitu perbedaan realisasi Belanja Negara yang dilaporkan Kementerian/Lembaga dengan yang dicatat oleh Bendahara Umum Negara (BUN). Hal ini dilakukan dengan membangun single database melalui e-rekon dan sistem informasi penyusunan LKPP yang lebuh baik sehingga tidak ada lagi suspen pada LKPP tahun 2016," katanya.
Meski demikian, BPK menyampaikan bahwa dalam LKPP 2016 masih terdapat temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan. Diantaranya adalah, pengendalian atas pengelolaan program subsidi, pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik kereta api, tindakan khusus penyelesaian aset negatif dana jaminan sosial kesehatan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan piutang bukan pajak, pengembalian pajak serta pengelolaan hibah langsung.
"Temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP 2016. Pemerintah akan membuat rencana tindak lanjut yang terukur, menyelesaikannya dan menyampaikan penyelesaiannya kepada BPK," pungkas Sri Mulyani.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaLuhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaHasil audit BPKP Jawa Barat kerugian negara mencapai Rp5.400.557.603.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSatgas BLBI baru mengumpulkan aset dan PNBP dari para obligor dan debitur sebesar Rp35,19 triliun.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya