Lapor SPT, Wapres JK sempat kurang bayar
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 secara elektronik (e-filing) di Kantornya, Jl Merdeka Selatan, Rabu (28/3). JK melaporkan SPT didampingi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan.
"Sudah kirim SPT. Saya tuh basisnya di Makassar, saya punya pajak bayar di Makassar. Tapi karena tidak sempat ke Makassar maka diadakan di sini," kata JK usai melaporkan SPT di Kantornya, Jl Merdeka Utara, Rabu (28/3).
Dalam pelaporan ini, status SPT Jusuf Kalla sempat kurang bayar. Namun dia enggan merinci nominalnya kekurangan yang harus dibayar. Kekurangan tersebut-pun sudah langsung dilunasi.
"Ada kurang bayar, tapi sudah dibayar. Kalau di Makassar saya selalu nomor satu. Kalau di Makassar, selalu perusahaan, pribadi selalu nomor satu," kata JK sambil berseloroh.
Kemudian, JK juga mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan SPT-nya. Sebab, melaporkan SPT sangat mudah dan waktu untuk melaporkan juga segera berakhir akhir bulan ini.
"Sistim sekarang sangat mudah, semuanya online bisa, karena itu masyarakat yang belum ini tinggal berapa hari nih, 2 hari lagi segera mengisinya tidak perlu ke kantor pajak, di rumah di kantor saja bisa. Jadi semua lebih gampang dan tidak perlu ngantri," kata JK.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaMeski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPenetapan penahanan terdakwa saat ini berada di bawah wewenang majelis hakim
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaJK menyebut laporan tersebut bisa terkait kepentingan politik.
Baca SelengkapnyaWalaupun sudah mengamankan sejumlah pihak, namun belum ada keterangan dari KPK.
Baca Selengkapnya