Lantik pejabat eselon I, Sri Mulyani ingatkan soal korupsi dan OTT kepala daerah

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelantikan pejabat baru tersebut untuk menggantikan posisi Dirjen Perimbangan Keuangan yang ditinggalkan oleh Boediarso Teguh Widodo karena sudah memasuki masa pensiun. Posisi tersebut digantikan oleh Kepala Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Astera Primanto Bhakti yang saat ini merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sementara itu, posisi Astera sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan digantikan oleh Rionald Silaban dan dilantik dalam waktu yang sama.

Dalam pidatonya, Menkeu Sri Mulyani mengingatkan bahwa kedua posisi tersebut merupakan jabatan yang penting. Dia juga menekankan agar pejabat yang baru tersebut bisa memberantas korupsi.

"Saya minta kepada Pak Prima juga belajar dari kejadian termasuk OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang terakhir dan keprihatinan kita terhadap berbagai OTT, masalah tata kelola dan juga transparansi serta penyakit korupsi," kata Menkeu Sri Mulyani, di Gedung Kemenkeu, Selasa (26/6).

Dia juga meminta agar mereka dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan bisa memimpin secara inklusif namun disiplin dan memberikan ide-ide yang baru dalam mengelola anak buahnya secara penuh perhatian.

"Agar mereka bisa menunjukkan kinerja yang baik. Koreksi hal-hal yang tidak baik termasuk kemungkinan potensi kalau ada mereka yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi agar tidak segan melakukan koreksi dan pembersihan di lingkungan Kementerian Keuangan," ujarnya.

Selain itu, dia juga berpesan agar kerja sama dan koordinasi dengan pihak dan lembaga lain baik pemerintah maupun legislasi bisa semakin ditingkatkan untuk menciptakan efektivitas dan hasil yang baik.

"Terus bersinergi bersama-sama dengan unit yang lain dan membangun Kementerian Keuangan menjadi institusi yang bisa dibanggakan oleh kita semua namun juga berguna dan dibanggakan oleh masyarakat Indonesia." (mdk/idr)