Lamban uji kelaikan calon komisioner KPPU, DPR beri sentimen negatif iklim usaha

Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak untuk melakukan uji kelaikan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 18 nama calon komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang diajukan Presiden Jokowi.

Buntut dari penolakan ini, Presiden Jokowi harus dua kali memperpanjang masa tugas komisioner KPPU. Perpanjangan pertama dilakukan selama dua bulan, 27 Desember 2017 sampai 27 Februari 2018. Keppres (Keputusan Presiden) perpanjangan kedua pada 27 Februari 2018 sampai 27 April 2018.

Ketua Panitia Seleksi Anggota Komisioner KPPU, Hendri Saparini, mengharapkan proses seleksi dapat segera dijalankan agar tidak memberikan sentimen negatif terhadap iklim usaha di Indonesia.

"Harus secepatnya ada seleksi komisioner KPPU, sehingga yang dikhawatirkan tadi akan memberi sentimen negatif terhadap iklim usaha di Indonesia, tidak terjadi," ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/3).

Lambatnya proses seleksi calon komisioner KPPU akan memberikan gambaran negatif kepada dunia usaha, terkait bagaimana Indonesia menyikapi pentingnya pengawasan dalam usaha.

"Kami harap yang lain juga melakukan hal yang sama. Beri sentimen yang positif, bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menjaga iklim investasi yang baik di Indonesia, itu dilakukan di Indonesia," tegas Hendri.

Hendri pun mengatakan bahwa pihaknya sudah dua kali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR untuk menjelaskan jalannya proses seleksi. "Kami dua kali dipanggil rapat kami sudah sampaikan DPR, kami sampaikan data yang bahkan tidak boleh disampaikan kepada publik. Sudah dalam gelar pendapat (dengan DPR)," tandas dia.

"Dan kalau masih ada pertanyaan, silakan saja dipertanyakan. Kita akan menjawab," tegasnya.