Kurang dana, target elektrifikasi nasional tidak realistis

Merdeka.com - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memiliki penjelasan mengapa masih banyak daerah di Indonesia belum dialiri listrik. Salah satunya, karena target elektrifikasi nasional sampai 2020 tidak realistis.

Kepala Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal BKF, Freddy R. Saragih, mengatakan masing-masing lembaga pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak sinkron merumuskan peta jalan mencapai target elektrifikasi.

Ambisi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahwa pada 2020 rasio elektrifikasi mencapai 99 persen, artinya memaksa PLN harus menambah infrastruktur kelistrikan rata-rata 7 persen sampai 9 persen per tahun.

"Tapi kalau ESDM bilang elektrifikasi nasional harus dicapai, artinya dibutuhkan investasi. Tentunya tidak mungkin kalau hanya dari investasi internal PLN," kata Freddy dalam diskusi dengan media di Jakarta, Selasa (22/7).

Dari hitungan Kementerian Keuangan, kebutuhan mendukung infrastruktur listrik butuh dana hingga Rp 560 triliun sampai 2016, alias per tahun butuh Rp 112 triliun. Padahal, realisasinya yang bisa disediakan PLN, dibantu sedikit dana pemerintah tak pernah sampai 50 persen dana itu.

Dari realisasi 2012, dana peningkatan elektrifikasi PLN mentok di angka Rp 40,1 triliun, kemudian pada 2013, hanya tersedia 34,6 triliun. "Untuk 2014, kapasitas PLN untuk merealisasikan investasinya tidak jauh dari angka-angka itu," kata Freddy.

Oleh sebab itu, BKF merekomendasikan adanya pemberian insentif baru supaya proyek-proyek pembangkit listrik bisa melibatkan swasta. Terutama memaksimalkan model Kerja Sama Publik-Swasta (KPS) yang sudah berjalan sejak 2011.

Freddy memaparkan solusi lain, misalnya ada sistem alokasi risiko baru, atau beberapa proyek PLN sekalian saja dijamin pemerintah. "Jika dibiarkan akan terjadi kelangkaan pasokan listrik nasional," ujarnya.

Saat ini, rasio elektrifikasi nasional baru mencapai 76,5 persen. Artinya masih ada 23,5 persen populasi atau setara 14,7 juta rumah tangga di Tanah Air yang belum menikmati listrik, sepanjang 69 tahun Indonesia merdeka.