Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kembali menegaskan bahwa penerimaan negara dari sisi perpajakan akan menjadi lebih besar dengan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi baik dari sisi Peraturan Pemerintah maupun nanti di dalam IUPK, yang akan mencakup seluruh komponen penerimaan negara.

"Untuk penerimaan dari sisi perpajakan dalam rangka untuk memberi izin usaha pertambangan kepada Freeport. Itu diatur dalam UU minerba pasal 169 yang memandatkan pemerintah mendapatkan penerimaan lebih besar," ungkapnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Sabtu (14/7).

"Baik itu pajak penghasilan yang korporat, PPN, PBB, dan royalti, kemudian bagi hasil keuntungan pempus dan pemda, kemudian berbagai pajak pemerintah, biaya meterai, retribusi, itu semua masuk di dalam perjanjian yang berhubungan dengan financial stability. Mengenai harga silakan nanti bicara dengan Inalum," tambahnya.

Sementara untuk porsi yang bakal didapat daerah, kata dia, hal tersebut sedang dibicarakan antara Permda dan PT Inalum.

"Mereka sudah membahas, pemerintah daerah selama ini dengan Inalum, dan ada suatu kesepakatan mengenai arrangement dari mulai pemilikan sampai nanti yang berhubungan dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan dengan daerah," tandasnya.