KSPI Soal Impor Pipa: APBN Seharusnya Digunakan untuk Serap Produk Lokal
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung penuh sikap tegas Presiden Jokowi dengan memecat salah satu pejabat PT Pertamina (Persero) yang terlibat dalam pengadaan pipa impor. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
"Buruh setuju dan mendukung apa yang disampaikan pak Luhut tersebut," ungkap dia saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (12/3).
Dia menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 yang telah mengakibatkan ekonomi Indonesia jatuh ke jurang resesi, pejabat negara di minta untuk aktif membantu pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya dengan memprioritaskan belanja pemerintah melalui dana APBN APBD untuk menyerap sebanyak mungkin produk dalam negeri, termasuk pipa.
"Sehingga uang berputar lebih banyak di dalam negeri," terangnya.
Pun, dengan membatasi impor diyakini mampu untuk melindungi kelangsungan bisnis industri pipa dalam negeri di tengah kondisi ekonomi sulit ini. Mengingat sejumlah produsen lokal telah mampu menghasilkan pipa berkualitas ekspor tinggi.
"Dengan demikian, PHK dapat dihindari dan penyerapan angkatan kerja baru tetap ada. Karena pabrik dan perusahaan di dalam negeri baik investasi asing atau domestik tetap bisa beroperasi dari order pemerintah tersebut," tambahnya.
Maka dari itu, dia meminta Presiden Jokowi untuk tetap galak terhadap pejabat yang doyan untuk membuka keran impor. "Sehingga produksi dalam negeri bisa digenjot lebih tinggi, seperti produksi beras, baja tekstil, makanan minuman, energi, pertambangan, dan lain sebagainya," ucap dia menekankan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan geram kepada salah satu pejabat di Pertamina. Alasannya, pejabat Pertamina tersebut masih melakukan impor pipa yang sebenarnya bisa diproduksi di Indonesia.
"Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu," kata Luhut dalam Rakornas BPPT di Jakarta, Selasa (9/3).
Menurutnya, tindakan yang dilakukan Pertamina itu menunjukkan kurangnya idealisme kecintaan kepada bangsa. Sebab lebih memilih produk asing ketimbang menggunakan produk dalam negeri. "Nah kecintaan kita, kepada idealisme itu kita menurut saya kurang," kata dia.
Padahal, seharusnya generasi muda lebih mencintai bangsanya sendiri. Sebaliknya dia merasa sedih melihat ada pejabat yang malah melacurkan diri hanya demi memperkaya diri. "Jadi saya sedih kadang-kadang melihat anak muda itu, maaf istilah saya melacurkan profesionalismenya hanya sekedar gini (uang) saja," ungkap Luhut.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi VI DPR RI Apresiasi Kesiapan Pertamina Hadapi Lebaran 2024
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji.
Baca SelengkapnyaKetua KPU soal Presiden Boleh Berpihak di Pemilu: Undang-undangnya Memang Begitu
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan baik Presiden maupun menteri boleh berpihak dalam Pilpres
Baca SelengkapnyaKisah Jokowi dan Ahok yang Kini Pisah Jalan
Alasan Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina agar fokus kampanye mendukung Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPertamina Salurkan Rp141 Miliar untuk 5.116 UMKM, Paling Banyak di Jawa Tengah
Penyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca SelengkapnyaBicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya