'Krisis' daging, cabe dan bawang, masalah klasik setiap tahun

Merdeka.com - Tidak bisa dipungkiri, dalam beberapa pekan terakhir masyarakat terbebani dengan tingginya harga sejumlah komoditas pangan dalam negeri. Sebut saja harga daging yang sempat lebih dari Rp 100.000 per kg. Atau cabe rawit yang di beberapa kota di Indonesia harganya juga mendekati harga daging sapi.

Kondisi ini pada akhirnya melahirkan kritik tajam yang mengarah ke kinerja Menteri Pertanian Suswono lantaran tidak maksimal dalam menggenjot produksi pertanian dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam hal kebijakan impor.

M Prakosa, mantan menteri pertanian era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akhirnya ikut angkat bicara. Menurutnya, 'krisis' pangan yang terjadi saat ini bukan hal baru. 'Krisis' yang dimaksud Prakosa adalah lonjakan harga bahan pangan dan minimnya pasokan pangan.

"Setiap tahun kita rasakan itu harga bahan pangan tinggi. Masalah klasik yang tidak pernah terselesaikan," ujar Prakosa kepada merdeka.com, Sabtu (20/7).

Dia menegaskan, tingginya harga sejumlah bahan pangan mulai dari daging sapi, daging ayam, cabe, hingga bawang, terjadi karena kurangnya pasokan. Menurut dia, itu adalah satu-satunya penyebab. Penilaian yang menyebutkan bahwa kenaikan harga akibat ulah spekulan, merupakan dampak lanjutan dari minimnya pasokan yang ada di pasar.

Dia melihat, untuk saat ini, kebijakan impor memang menjadi kebijakan yang terpaksa diambil karena pemerintah tidak mampu mendorong produksi pertanian. "Ya semacam jadi satu-satunya jalan, solusi untuk jangka pendek. Tapi tidak untuk jangka panjang," katanya.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha sudah mengetahui bahwa masalah setiap tahun adalah kekurangan pasokan bahan pangan. Ketika masalahnya sudah diketahui, sudah diidentifikasi akar masalahnya, maka harus dicari jalan keluar atau solusinya.

Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan, untuk negara yang besar jumlah penduduknya dan tinggi konsumsinya seperti Indonesia, mau tidak mau harus mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan. Tidak bisa hanya mengandalkan pasokan dari luar negeri. Untuk itu, pemerintah perlu serius dalam mengelola dan mendorong produksi sektor pertanian.

"Keseriusan pemerintah bisa dilihat dari alokasi untuk sektor pertanian di APBN. Jumlahnya sangat kecil, artinya belum ada keseriusan," tegasnya.

Dia menyebutkan, dari total belanja negara lebih dari Rp 1.200 triliun, porsi untuk keseluruhan sektor pertanian tidak lebih dari Rp 20 triliun.