KPCPEN: Indonesia Tak Sanggup Lakukan Lockdown Total
Merdeka.com - Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Raden Pardede, mengatakan bahwa Indonesia tidak mampu melakukan lockdown secara total dalam penanganan pandemi. Sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, pemerintah sampai saat ini hanya menerapkan pembatasan secara bertahap, hingga yang terbaru adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.
"Kita tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan total lockdown dalam jangka waktu yang lama. Jadi jelas itu bukan pilihan kita karena memang kita tidak sanggup," ungkap Raden dalam webinar Indonesia Sehat dan Maju: Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi pada Rabu (10/3/2021).
Salah satu alasan utama tidak dilakukan lockdown, agar kelompok masyarakat yang memang harus bekerja setiap hari tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil jalan tengah dengan menyeimbangkan antara penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Kenapa seperti itu? karena buat kelompok di bawah kalau mereka tidak bekerja untuk satu atau dua hari, mereka tidak makan. Sesederhana itu. Jadi memang tetap kita harus memperhitungkan bagaimana penghidupan mereka," jelasnya.
"Keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 atau kesehatan dengan pemulihan ekonomi itu memang kita ambil dengan analogi pedal gas dan rem," sambung Raden.
Pemerintah, katanya, akan terus melakukan keseimbangan tersebut. Bahkan menurutnya, strategi itu sudah menunjukkan perubahan ke arah perbaikan termasuk dalam jumlah kasus positif.
"Kita masih dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan selama ini dari PSBB sampai yang terakhir PPKM mikro. Kita melibatkan sampai di tingkat RT/RW karena dengan keterlibatan komunitas yang lebih kecil, disiplin mereka terlihat lebih baik," tutur Raden.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaImbauan ini seiring meningkatnya angka kasus Covid-19 di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Imbauan ini mengingat penularan Covid-19 dilaporkan kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir.
Baca SelengkapnyaCovid-19 varian JN.1 dilaporkan berkaitan erat dengan varian BA.2.86 dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi pola penularan dan tingkat keparahan penyakit.
Baca SelengkapnyaKetua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaBudi juga menganjurkan masyarakat untuk kembali menggunakan masker saat mengakses tempat-tempat yang rawan.
Baca SelengkapnyaPDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca SelengkapnyaPenyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya