Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Korupsi Kendala Utama Sulitnya Investasi Asing Masuk Indonesia

Korupsi Kendala Utama Sulitnya Investasi Asing Masuk Indonesia investasi. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, Slamet Soedarsono mengatakan tindak pidana korupsi sangat berpengaruh pada masuknya investasi asing di Indonesia. Bahkan efisiensi investasi di Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara peers yang dari waktu ke waktu semakin turun.

"Jadi efisiensi investasi (Indonesia) lebih rendah dibandingkan negara peers seperti India, Malaysia, Filipina dan Vietnam yang semakin turun dari waktu ke waktu," kata Slamet dalam Webinar Transparansi Beneficial Ownership Bangun Iklim Usaha yang Transparan, Jakarta, Kamis (16/9).

Dibandingkan negara-negara tersebut investasi di Indonesia pun menjadi lebih mahal. Untuk meningkatkan setiap Rp 1 PDB membutuhkan Rp 6 investasi. Hal ini tidak terlepas dari perjuangan besar pemerintah dalam mengatasi korupsi di Indonesia.

"Karena konotasinya kurang efisien dan masih ada perjuangan mengatasi korupsi sehingga pendanaan yang tinggi dan regulasi yang tertutup. Dan biaya logistik yang perlu diturunkan," kata dia.

Hal ini sejalan dengan berbagai referensi yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara korupsi dengan masuknya investasi langsung. Semakin korupsi marak di sebuah negara, maka investor asing semakin tidak mau menanamkan modalnya.

"Ketika korupsi merajalela di suatu negara, investor asing cenderung enggan berinvestasi," kata dia.

Lebih lanjut akan menghasilkan dampak negatif dari arus masuk investasi langsung di negara. Untuk itu di menyarankan agar Pemerintah menghapus struktur birokrasi yang tidak perlu untuk menghindari adanya tindakan korupsi.

"Pemerintah perlu menghapus semua struktur birokrasi yang tidak perlu untuk mencegah terjadinya suap," kata dia mengakhiri.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP