Konversi BBM ke BBG ala Indonesia kuno, seharusnya ikuti Peru

Merdeka.com - Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku telah memberikan saran kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melirik pola konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) yang relatif tanpa biaya. Cara itu sudah dipraktikkan Peru, dan sukses tanpa pemerintah keluar uang.

Di Indonesia, program konversi bertahun-tahun mandeg dan hanya sekadar wacana. Tahun ini pemerintah coba menghidupkan lagi program itu melalui produksi konverter kit untuk kendaraan pribadi dan angkutan. Tapi masih melibatkan uang pemerintah sebesar Rp 3 triliun.

"Konverter itu kalau saya bilang sih Peru itu tidak pakai duit (pemerintah). Bank itu memberi kredit perusahaan pembuat konverter. Alatnya dibagikan gratis," kata menkeu di kantornya, Jakarta, Jumat (10/1).

Chatib mengaku kenal dengan pejabat di Peru sehingga tahu skema bisnisnya. Meski alat yang mengubah bahan bakar mobil jadi gas itu gratis, bank yang diajak kerja sama tetap meraup untung. Rupanya, bank diperkenankan mengambil sebagian laba dari penjualan gas secara ritel di SPBG seluruh Peru.

Karena sudah mendapat alatnya secara gratis, otomatis konsumen di Peru berbondong-bondong beralih ke gas. Penjualan gas pun laris, sehingga SPBG dan bank untung.

"Kan kalau orang sudah pakai konverter masak iya dia enggak mengisi gas," kata Chatib.

Dalam diskusi dengan Menteri ESDM Jero Wacik siang tadi, menkeu mengaku sudah memberitahukan informasi tersebut sebagai perbandingan. "Sudah saya kasih tahu," cetusnya.

Konversi BBM ke BBG molor lantaran Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lama bersitegang. Dua instansi ini sempat saling lempar tanggung jawab soal siapa yang seharusnya mengawal proses produksi konverter kit.

Dua kementerian itu akhirnya berdamai. Tapi kesepakatan itu tercapai sekitar Oktober-November 2013, sehingga proyek itu belum bisa dilelang karena sistem anggarannya bukan tahun jamak (multiyears).

Alhasil Produksi konverter kit baru akan dimulai tahun ini. "Dispute perindustrian dan ESDM sudah coba selesaikan. Tapi kalau bukan multiyears nanti kena masalah, makanya lelang dilakukannya tahun ini," kata menkeu. (mdk/noe)