Merdeka.com - Ulah Rizal Ramli yang terkenal ceplas ceplos kembali muncul di hari pertama menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman. Mantan Menko Perekonomian era pemerintahan Gus Dur ini dulunya juga menjadi andalan dalam memperbaiki perekonomian Indonesia setelah lepas dari krisis keuangan Asia pada 1998 silam.

Namun, tidak dipungkiri pernyataannya kadang mengundang kontroversi. Hal tersebut juga muncul pada saat dia menjadi menjadi Managing Director lembaga konsultan ECONIT. Sebelum menjabat menteri, Rizal Ramli juga pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Rizal Ramli mengkritik Jokowi dengan menyebutnya liberal.

Setelah ditunjuk sebagai Menko Bidang Kemaritiman oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (12/8), lulusan Boston University ini tidak bisa menahan kebiasaannya mengkritisi pemerintah. Mulai dari tatanan lembaga kementerian hingga urusan mikro perusahaan negara. Sampai-sampai pernyataannya membuat Menteri BUMN Rini Soemarno geram. Berikut beberapa hal yang dia kritisi pada hari pertama dia menjabat.

Minta Garuda batalkan beli pesawat

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli meminta Presiden Joko Widodo meninjau ulang rencana aksi ekspansi PT Garuda Indonesia. Yakni soal rencana pembelian 30 unit pesawat.

Rizal menilai, pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.

"Karena sebulan yang lalu beli pesawat dengan pinjaman USD 44,5 miliar dari China Aviation Bank untuk beli pesawat airbus 350, 30 unit. Itu hanya cocok Jakarta-Amerika dan Jakarta-Eropa. Pengalaman Garuda selama ini Jakarta-Amsterdam, Jakarta-London, penumpang 30 persen. Merugi melulu," ungkapnya.

"Jadi jangan diajak Garuda bangkrut lagi. Saya minta dibatalkan pembelian itu. Ganti dengan pesawat yang lebih rendah kelasnya A 320. Kuta kuasai dulu pasar domestik dan asia. Misalnya diadu sama JAL," ucap Rizal seraya berharap pembelian pesawat baru dibatalkan oleh Garuda.

Pernyataan itu membuat Menteri BUMN Rini Soemarno geram. Dia mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda di luar Kemenko Perekonomian," kata Rini.

Ganti nama kementerian

Rizal Ramli kini resmi berkantor di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Usai serah terima jabatan, Rizal mengatakan bakal mengubah nama Kementeriannya menjadi Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya.

Ekonom yang dikenal selalu melempar kritik pedas ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan dia punya alasan untuk melakukan ini. "Karena selain sektor perikanan maritim. Ada sektor pariwisata, perhubungan, ESDM, dan ada dua lagi nanti," ujar Rizal di gedung BPPT, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).

Rizal mengaku sudah mendapatkan lampu hijau dari Presiden Jokowi. "Esensinya kementerian ini diubah namanya. Presiden sudah setuju Menko Maritim dan Sumber Daya," tuturnya.

Evaluasi program andalan Jokowi

Evaluasi program andalan Jokowi

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengaku bakal mengevaluasi proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt andalan Presiden Jokowi dan 7.000 megawatt peninggalan presiden terdahulu.

"Target 35.000 megawatt dan sisa target masa SBY 7.000 megawatt. Total 42.000 megawatt MW itu akan sulit. Saya minta untuk ESDM, Dewan Energi Nasional evaluasi mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target tinggi tapi dicapainya susah," ujar Rizal usai serah terima jabatan menteri koordinator kemaritiman di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, Kamis (13/8).

Dia menilai banyak persoalan bakal menghambat pembangunan megaproyek tersebut. Diantaranya pendanaan harus mengandalkan swasta.

Di sisi lain, harga jual listrik masih belum menarik buat investor. Kemudian, pembebasan lahan.

Menteri jangan ngomong sembarangan

Rizal Ramli kini resmi menjadi salah satu pembantu Presiden Joko Widodo. Dia didapuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya menggantikan Indoroyono Soesilo. Mulai bekerja hari ini, Rizal ingin menerapkan ritme kerja yang sama seperti dulu ketika ia menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Mantan Kepala Badan Urusan Logistik dan Menteri Keuangan itu juga mengatakan perlunya menyatukan pandangan dengan menteri-menteri yang berada di wilayah koordinasinya.

"Harus satu garis, jadi tidak ada menteri ngomong seenaknya. Maka yang akan kami lakukan pertama yaitu rapat dengan menteri supaya 'view' (pandangan) dan bahasanya sama," katanya.