Merdeka.com - Pemerintah terus dipusingkan dengan subsidi BBM yang diprediksi akan tembus Rp 250 triliun. Berbagai cara diwacanakan pemerintah, mulai dari pembatasan pembelian BBM subsidi hingga kenaikan harga.

Pemerintah bakal menaikkan harga BBM, jenis premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar menjadi Rp 4.500 per liter. Sebagai kompensasi kenaikan BBM, pemberian menggulirkan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang mekanismenya sama seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besarannya Rp 150.000 per bulan per rumah tangga sasaran (RTS).

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno melihat, pemberian BLT merupakan sebuah proyek kejahatan negara kepada rakyat. Pemerintah terus menggembar-gemborkan akan menaikkan harga BBM subsidi yang menyulut kenaikan harga barang lainnya.

"Harga BBM naik dihembuskan terus, sehingga harga barang melambung. Pada batas tertentu, rakyat akan kepayahan dan pada saat itulah diluncurkan BLT (BLSM). Sehingga rakyat menganggapnya sebagai malaikat. Dan berikutnya rakyat akan memilih partai pemberi BLT," ucap Djoko lewat pesan singkatnya kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (19/5).

Dalam pandangan Djoko, untuk penghematan konsumsi BBM seharusnya dilakukan dengan membenahi angkutan umum. Dengan membaiknya angkutan umum, masyarakat Jakarta yang selama ini paling besar mengonsumsi BBM subsidi, bisa dialihkan ke angkutan umum. Dari data Djoko, saat ini 90 persen usia armada angkutan umum di atas 10 tahun.

"Kondisi angkutan umum saat ini sangat memprihatinkan, sehingga perlu dilakukan upaya penyelamatan agar tetap memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan," jelasnya.

Untuk menyelesaikan permasalahan angkutan umum, harus melibatkan semua pemangku kepentingan, instansi atau kementerian terkait. Dibutuhkan kesamaan pandangan dari semua pihak terhadap pentingnya pengembangan angkutan umum di Indonesia dalam rangka mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Harus ada keberpihakan terhadap upaya pengembangan transportasi umum. Diperlukan operator angkutan umum yang memiliki kapabilitas agar mampu menghadapi tantangan dan hambatan dalam menunjang kesinambungan dan pelayanan bagi masyarakat," tutupnya.