Komnas Ham nilai pemerintah belum serius reforma agraria

Merdeka.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum serius menjalankan reforma agraria. Kebijakan yang diterbitkan tak berbeda ketimbang pemerintahan sebelumnya.

"Bahwa pemerintah ini sudah terjerembab menjadi rezim sebelumnya yaitu rezim tidak peduli keadilan agraria sehingga terjadi ketimpangan, ketidakadilan dalam memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri ini," ujar Anggota Komnas Ham Dianto Bachriadi, Jakarta, Selasa (5/1).

Menurutnya, pemerintah Jokowi lebih mementingkan pengusaaan mayoritas sumber daya alam oleh segelintir pihak, baik perusahaan maupun perorangan. Sementara mayoritas warga negara, khususnya petani, nelayan dan masyarakat adat tidak bertanah.

"‎Jutaan hektar tanah, perusahaan merusak lingkungan terus dibiarkan tetapi disisi lain yang juga membutuhkan lingkungan disingkirkan secara sistematik," katanya.

"Rezim pemerintah ini lebih ganas, dibanding rezim order baru sekalipun dimana rezim pemerintah ini sangat kuat mencitrakan dirinya sebagai masa kampanye pemimpin yang kerakyatan."

Belum lagi, hampir 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasikan untuk seluruh korporasi.‎ Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah Jokowi dapat menyusun program agraria yang tepat sasaran, agar tidak terjadi angka ketimpangan yang semakin melebar.

"Yang diberi hanya sisa-sisa saja, 60 persen seluruh daratan Indonesia sudah teralokasi korporasi perkebunan pertambangan, dan sisa-sisa yang diberikan masyarakat," katanya.

"Kalau sungguh-sungguh mau reforma agraria mulai dari angka ketimpangan pengusaan tanah, diberikan yang butuh, kalau perlu korporasi-korporasi seperti pertambangan ditutup maka kalau menganggu akses jalan." (mdk/yud)