Komisi VII tuding badan anggaran tak mengerti bahas cost recovery

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi menuding Badan Anggaran DPR tidak mengerti tentang keberadaan cost recovery yang melekat di tubuh SKK Migas. Pernyataan ini keluar setelah badan anggaran memangkas alokasi cost recovery yang dianggap sebagai bentuk penghematan.

"Anggaran memang bisa dihemat, kalau biaya seperti ini sudah diatur. Saya yakin badan anggaran tidak mengerti. Saya juga khawatir pak penurunan cost recovery turunkan lifting minyak," ucap Mulyadi dalam rapat bersama jajaran eselon I Kementerian ESDM dan SKK Migas di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2).

Karena itu Mulyadi meminta bos-bos SKK Migas tegas mempertahankan anggaran cost recovery. Jangan sampai lifting minyak turun dan SKK Migas malah menyalahkan DPR karena pemotongan dana cost recovery.

"Bapak (Kepala SKK Migas) juga harus jelas. Jangan setengah-setengah. Jangan terima saja dari banggar. Jangan dijadikan alasan lagi karena dipaksa DPR," tegasnya.

Menanggapi itu, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, SKK Migas telah mengajukan cost recovery dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBP) 2015 sebesar USD 16,5 miliar. Namun saat pengajuan tersebut masuk dalam Badan Anggaran DPR cost recovery tersebut diturunkan menjadi USD 14 miliar.

"Didiskusikan angka APBN USD 16,5 miliar. Kebetulan waktu itu dibahas di Banggar kami diminta untuk membuat exercise angka cost recovrynya USD 15,5 miliar," tegasnya.

Dia menjelaskan, jika cost recovery dipangkas, berdampak pada lifting migas yang telah ditetapkan dalam RAPBN-P sebesar 1.221 juta barel setara minyak per hari (Million Barel Oil Equivalent Per Day/ MBOEPD) untuk gas dan lifting minyak sebesar 825.000 barel per hari (bph)

"Dari exercise tersebut agak mengkhawatirkan di banggar cost recoverynya USD 14 miliar, angka jauh lebih rendah. Khawatir terkena liftingnya," tegasnya.