Komisi IX Minta Pemerintah Terbuka Soal Data Penerima Vaksin Covid-19

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah terbuka soal data penerima vaksin covid-19. Sebab, hingga H-1 pelaksanaan vaksinasi, data penerima vaksin belum dapat diakses publik.

"Jadi kalau kemudian targetnya adalah 60-70 persen populasi (masyarakat Indonesia) ini divaksin untuk membentuk herd immunity, kita khawatir kalau kemudian data ini tidak dibuka secara transparan, maksud dan tujuan pemerintah untuk membentuk herd immunity tidak tercapai," tutur Netty di Jakarta, Selasa (12/1).

Selain itu, Netty juga menyoroti tata kelola komunikasi pemerintah yang kurang meyakinkan masyakat untuk menerima vaksinasi Covid-19. Menurutnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan tata kelola komunikasi publik dalam meyakinkan masyarakat serta memastikan bahwa tidak ada faktor apapun terhadap vaksinasi, selain menyelamatkan kemanusiaan dan nyawa rakyat Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga memberikan catatan kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan rendah hati. Rendah hati dalam arti bukan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi dengan denda dan sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah dengan penuh kerendahan hati menyampaikan bahwa vaksin ini disediakan benar-benar untuk menurunkan kurva pandemi dan masyarakat dari sebaran virus Covid-19.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sudah merilis izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Vaksin asal China, Sinovac dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization (UEA). EUA atau otorisasi penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu di mana dalam hal ini adalah vaksin Covid-19.