KLHK Soal Niat Pemisahan Kementerian Ala Prabowo: Tentu Ada Untung Ruginya

Merdeka.com - Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Djati Witjaksono Hadi, angkat suara terkait pernyataan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang ingin memisahkan kementerian di lingkungannya. Menurut Djati, digabung ataupun dipisah masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan.

"Mau dipisah atau digabung semuanya ada plus dan minusnya, itu terserah presiden ya, tergantung presidennya mau seperti apa," kata Djati saat ditemui di Kompleks Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (19/2).

"Yang penting semua kewenangan yang ada itu terbagi habis, semua unsur-unsur pemerintah itu terbagi habis, nah yang penting itu. Juga jangan overlapping," tambah dia.

Djati mengungkapkan, sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyai tangan-tangan ke bawah untuk terjun ke lapangan. Pada saat itu, kementerian tersebut tidak memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan hanya melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) kabupaten saja.

"(Untuk saat ini) Sebenarnya lingkungan hidup itu kan tidak hanya kehutanan saja, nah itu kan ada pertanian, peternakan, perkebunan semuanya mengandung unsur lingkungan hidup," pungkasnya.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), mengatakan ada alasannya mengapa kementerian tersebut digabung. "Begini sejarahnya, dalam UU, menteri itu maksimal 35. Jadi karena ditambah 1 Menko (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman), maka harus ada kementerian yang digabung, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)," katanya.

Sebelumnya, Capres Prabowo Subianto memandang masalah lingkungan hidup sangat berdampak pada kehidupan manusia. Untuk itu dia ada kementerian khusus yang fokus menanganinya. "Saya pisah menteri kehutanan dan lingkungan hidup. Kok jadi satu, segera kita pisahkan," tegasnya.