KKP Resmikan program Pasar Laut Indonesia dan Sistem Resi Gudang Ikan
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaksanakan soft launching Pasar Laut Indonesia dan Sistem Resi Gudang Ikan dalam rangka mendorong Gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di sektor perikanan.
"Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Republik Indonesia yang dikoordinasikan melalui Kementerian koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan program pasar laut Indonesia dalam rangka gerakan nasional bangga buatan Indonesia," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Nilanto Prabowo, Rabu (19/8).
Nilanto mengatakan, kegiatan pasar laut Indonesia sudah dimulai sejak Juni 2020 melalui Identifikasi dan pendampingan usaha mikro kecil sektor Kelautan dan Perikanan. Pada saat Penjaringan KKP membagi usaha mikro kecil menjadi 3 kategori yaitu, usaha mikro kecil binaan, usaha mikro kecil bagus, dan usaha mikro kecil unggulan.
Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembinaan dan pendampingan UMKM selanjutnya. KKP telah menyeleksi lebih dari 800 usaha mikro kecil berbasis produk perikanan, dari target 2.000 usaha mikro kecil untuk dipromosikan sebagai bagian dari program gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
"Selanjutnya kami laporkan kesiapan pelaksanaan sistem resi gudang ikan hasil kerjasama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Kementerian Perdagangan, perbankan, asuransi, PT KBI dan BUMN perikanan. Di mana sistem resi gudang ini akan menjadi instrumen untuk menjaga ketersediaan ikan di dalam negeri dan kestabilan harga dengan mekanisme tunda jual," ujarnya.
Dia menjelaskan, terkait skema resi gudang ikan ini diharapkan dapat membantu nelayan dan pembudidaya mendapatkan posisi tawar harga yang lebih baik, dan jaminan penyerapan ikan yang dihasilkan.
Dirinya menyampaikan penerapan sistem resi gudang untuk komoditi perikanan telah siap dilaksanakan di 15 gudang, yakni 11 gudang itu milik BUMN perikanan PT Perinus yang ada di Bacan, Sorong, Ambon, Gorontalo, Benoa, Sidoarjo, Timika, Muara Baru, Talaud Makassar dan Bitung.
Selanjutnya 2 gudang lagi milik BUMN Perikanan Perum perindo di Brondong Jawa Timur, serta 2 gudang milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Koperasi nelayan di Makassar dan Kendari.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal penguatan daya saing produk Kelautan dan Perikanan, dengan beberapa Mitra platform digital yaitu TaniHub Grup, Aruna Go-jek, dan Grab.
Demikian dua program ini juga didukung oleh Kementerian-Kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator kemaritiman dan investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian koperasi dan UKM, dan Kementerian Perdagangan.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program ini salah satu tujuannya untuk memastikan keberlanjutan populasi perikanan.
Baca SelengkapnyaBKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca SelengkapnyaBagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Makanya, KKP merancang kebijakan untuk menjaga biota kelautan Indonesia dan menjaga populasi ikan.
Baca SelengkapnyaTujuan kebijakan ini untuk menciptakan lapangan pekerjaan serta mendongkrak pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
Baca SelengkapnyaCapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo memperkenalkan program KTP Sakti kepada nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Karanganyar, Rembang. Jawa Tengah.
Baca Selengkapnya"Padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum dan aspek etika dari penyelenggara negara."
Baca SelengkapnyaProgram ini, merupakan langkah awal yang akan ada proses keberlanjutan dengan adanya keswadayaan dari masyarakat.
Baca SelengkapnyaBerbagai formasi di lingkungan Kemenag memiliki peran penting dalam memberikan wawasan terkait program pembangunan yang dilakukan pemerintah.
Baca Selengkapnya