KKP: Lebih baik 4.000 pulau dinamai oleh pemerintah bukan asing

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini terdapat 4.000 pulau yang belum memiliki nama. Menurutnya, untuk memberi nama 4.000 pulau ini tidaklah mudah. Maka dari itu, dia tidak mempermasalahkan jika pihak asing ingin memberi nama untuk pulau tersebut.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi berpendapat alangkah baiknya jika pemberian nama itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

"Penamaan pulau kami akan coba push negara ini (Indonesia) yang memberi nama," ujarnya di gedung KKP, Jakarta, Selasa (10/1).

Kemudian, KKP saat ini tengah mendata ulang pulau-pulau yang belum memiliki nama. Dia menargetkan sebanyak 111 pulau-pulau kecil dan terluar (PPKT) di Indonesia akan diberi nama tahun ini.

"Target tahun ini, kita mengutamakan 111 PPKT sertifikasi lahan. Kita kelola melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL), karena pulau kecil dan terluar kita ada 92 pulau, dan sudah didaftarkan lagi 19, jadi total 111," katanya.

Brahmantya menambahkan KKP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan nama-nama di pulau tersebut. "Penamaan akan dikoordinasikan, kalau kita yang diberi mandat KKP yang namai, ya kita lakukan. Nanti kita kasih nama ikan-ikan semuanya" pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan bahwa Jepang tengah menjajaki pengelolaan pulau milik Indonesia. Jepang tengah mencari satu lokasi untuk menampung para warganya yang sudah lanjut usia.

Menko Luhut bahkan mempersilakan investor memberikan nama pada pulau yang ditempatinya. Namun, dia menegaskan meski diberikan nama bukan berarti pemerintah menjualnya.

"Jepang malah minta boleh tidak kami ada satu daerah tertentu untuk elderly (lansia)? Silakan saja. Masalahnya apa? Kita tak jual pulau kok. Kau mau kasih nama Yokohama pun suka-suka kau. Tapi yang penting itu pulau Indonesia, bukan Jepang," ujarnya di Jakarta, Selasa (10/1).

Menko Luhut menjelaskan saat ini terdapat 4.000 pulau yang belum memiliki nama. Menurutnya, untuk memberi nama 4.000 pulau ini tidaklah mudah. Maka dari itu, dirinya tidak mempermasalahkan jika pihak asing ingin memberi nama.

"Apalah sebuah nama, yang penting register punya nama Indonesia, dicap Kemendagri, ada batas kita. Don't get me wrong, siapa saja, boleh," ujarnya. (mdk/sau)