KKP gandeng Polri latih aparat agar lebih gesit tangkap pencuri ikan

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama dengan Polri dan Satgas 115 menyelenggarakan pelatihan International FishFORCE Academy of Indonesia (lFFAl) guna meningkatkan pemberantasan tindak pidana pencurian ikan ilegal (IUU Fishing) yang masih terjadi di perairan Indonesia.

Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf mengatakan, pelaku usaha terus melakukan berbagai modus untuk mengelabui aparat penegak hukum agar tetap dapat melakukan penangkapan ikan. Sehingga, upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum bidang perikanan (capacity building) perlu terus dikembangkan.

"Pada tanggal 3 Desember 2016 lalu, KKP, POLRI dan Satgas 115 menandatangani perjanjian kerja sama pembentukan International FishFORCE Academy of Indonesia (lFFAl) untuk menyelenggarakan pelatihan aparat penegak hukum di bidang perikanan," kata Yusuf di Gedung KKP, Jakarta, Senin (11/12).

Dia menjelaskan, pelatihan lFFAl pertama telah diselenggarakan pada 17 sampai dengan 25 Maret 2017 di JCLEC, Semarang. Kali ini, KKP akan menyelenggarakan pelatihan lFFAl kedua pada tanggal 11-15 Desember 2017 di Jakarta dengan berfokus kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan Hakim dan Jaksa.

"Pelatihan kali ini untuk menerapkan pendekatan multi rezim hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kejahatan perikanan dan kejahatan terkait perikanan lainnya pada tahap penuntutan dan penjatuhan putusan," imbuhnya.

Ada pun materi pelatihan IFFAI mencakup tipologi tindak pidana di bidang perikanan dan modus operandi berbagai jenis tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lain terkait perikanan seperti pemalsuan dokumen, perdagangan orang, penyelundupan barang dan satwa yang dilindungi, korupsi dan pencucian uang.

Selain itu juga penerapan pendekatan multi-rezim hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi, penentuan actus reus dan mens rea untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi, pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi di bidang perikanan, serta penggunaan scientific evidence untuk mendukung penerapan pendekatan multi rezim hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi.