Kinerja KemenPU-Pera selesaikan proyek Jalur Pantura tak efektif
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bakal melakukan audit proyek Jalur Pantura yang disebut merupakan proyek abadi. Pemeriksaan dilakukan lantaran BPK menemukan kinerja yang kurang efektif dilakukan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
"(Proyek Pantura) Belum sepenuhnya dikelola efektif. Di antaranya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada praktik," ujar Ketua BPK Harry Azhar Azis kepada wartawan di Kantor BPK RI, Jakarta Pusat, Kamis (13/11).
Sementara itu, Anggota IV BPK bidang infrastruktur Rizal Djalil memaparkan terdapat 8 acuan masalah yang menjadi dasar pihaknya melakukan audit proyek Jalur Pantura.
Pertama ialah rumor yang menyebut kalau Jalur Pantura adalah proyek abadi. Kedua adalah banyaknya institusi yang terlibat dalam proses penyelesaian. "Koordinasinya bisa dibilang nggak ada," jelas Rizal.
Alasan ketiga, lanjut Rizal, yakni tetap diperbolehkannya kendaraan kelebihan kapasitas melewati Jalur Pantura. Hal ini disebabkan masih adanya pembiaran pelanggaran pada pengukuran jembatan timbang milik Dishub.
"Seperti truk bermuatan 10 ton yang diperbolehkan lewat namun pada kenyataannya truk tersebut bermuatan 20 ton dan diizinkan lewat jalur tersebut," ungkap Rizal.
Alasan keempat yakni terkait drainase jalan yang tidak ideal. "Kelima okupansi badan selain jalan, terkait pasar tumpah yang kerap kali terlihat di beberapa titik Jalur Pantura," tuturnya.
Keenam ialah masalah pelebaran Jalur Pantura yang selalu terhambat proses pembebasan lahan. "Ketujuh, perform base contract apakah solusi yang baik, dan kedelapan adalah permasalahan hukum seperti kasus lain," pungkas Rizal.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Direktur Penindakan KPK, Asep Guntur menyebut kasus pungli tersebut telah terencana sejak tahun 2019 lalu yang dilaksanakan secara terstruktur.
Baca SelengkapnyaAda ancaman teruntuk para tahanan yang menolak membayar pungli.
Baca SelengkapnyaDengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Warga Puncak Jaya mengalami kelangkaan BBM karena adanya penembakan oleh KKB dan jalanan yang terputus akibat longsor.
Baca SelengkapnyaPengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaProses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri telah mencapai 90 persen hingga Minggu sore.
Baca SelengkapnyaIndustri kapuk mengalami kemunduran karena masyarakat lebih suka memakai Kasur dengan bahan dasar busa dan pegas.
Baca SelengkapnyaSuara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya