Ketua Komisi IV DPR: Penerapan Kartu Tani Sulitkan Petani

Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan mitra lainnya untuk membahas distribusi pupuk bersubsidi, Senin (18/1). Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan rapat dimulai.

Sudin menyinggung mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu yang dinilai akan memudahkan distribusi pupuk justru dianggap menyulitkan petani, terutama dalam masalah jaringan.

"Komisi IV masih melihat adanya persoalan untuk Kartu Tani. Jangankan bicara wi-fi, kartu itu kan pakai wi-fi, Pak Sarwo Edhy (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan) ingat nggak, di dekat Pelabuhan Bakauheni, sinyal HP ada nggak? Nggak ada kan, itu pelabuhan terbesar di Indonesia dan mungkin tersibuk di dunia. Begitu keluar pelabuhan nggak ada sinyal," ujar Sudin.

Jangankan di luar pulau Jawa. Sudin melanjutkan, bahkan terkadang beberapa wilayah di pulau Jawa masih mengalami susah sinyal. Padahal, pada Januari 2020, pulau Jawa diusulkan menjadi pilot project Kartu Tani karena dinilai memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.

"Ini jadi menimbulkan pertanyaan, sejauh mana tingkat keberhasilan Kartu Tani?" tanya Sudin.

Apalagi, jumlah petani yang mendapatkan Kartu Tani masih jauh di bawah jumlah yang terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

"Dari jumlah petani di Lampung 687 ribu, yang nerima Kartu Tani baru 55 ribu orang," katanya.

Sudin mengatakan, Komisi IV telah meminta adanya kajian mekanisme alternatif distribusi pupuk melalui Kartu Tani.

"Kalau hasilnya tidak mendukung program Kartu Tani, Komisi IV meminta penyaluran pupuk dengan metode e-RDKK, dan Kementan diminta terus membenahi sistem dan operasional Kartu Tani. Saat sudah siap, barulah uji coba," katanya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com