Ketimpangan kaya-miskin menyempit, ini komentar Wapres Jusuf Kalla
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran dan pendapatan penduduk Indonesia (gini ratio) pada Maret 2016 sebesar 0,397. Angka ini menurun jika dibanding dengan gini ratio September 2015 sebesar 0,402 dan Maret 2015 sebesar 0,408.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan, penurunan ketimpangan terjadi karena adanya bantuan yang diberikan pemerintah kepada golongan kurang mampu. Bantuan itu berupa beras miskin (raskin), bantuan kesehatan, pendidikan serta KUR.
"Tentu ini ada hasilnya juga kan. Maka itu kita harapkan hasilnya antara lain gini ratio itu makin baik artinya makin turun," ucap JK di Jakarta, Jumat (19/8).
Menurut JK, pendapatan masyarakat miskin selama ini memang sudah naik. Namun, terkendala karena harga harga yang juga ikutan naik, dan hal ini yang membuat rentang pengeluaran orang miskin dan kaya masih jauh.
"Artinya masih dibutuhkan suatu upaya untuk mengangkat yang di bawah tanpa menurunkan yang di atas, tapi mengangkat yang di bawah. Misalnya dengan program-program sosial, pembangunan di daerah, pembangunan desa, pasti efeknya menyebabkan gini rasio lebih baik."
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengatakan, perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini dilihat dari inflasi yang terus terjaga dan semakin menurunnya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia.
Menurutnya, salah satu alasannya adalah pemberian bantuan sosial dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga dengan adanya bantuan ini, masyarakat kelas menengah ke bawah bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
"Bansos dari KIP dan KIS itu berdampak terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah. Pasti ada pengaruhnya dan besar. Karena sebelum ada kartu, kita dengar ada bagi rata. Tapi dengan kartu yang non tunai maka bantuannya akan diterima oleh masyarakat. Jadi lebih tepat sasaran," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Jumat (19/8).
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca SelengkapnyaUngkit Bagi-Bagi Bansos, JK Duga Ada Pengkondisian Suara Rakyat untuk Pemilu 2024
Jusuf Kalla atau JK menduga ada pengkondisian suara rakyat bila melihat hasil pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi: Tak Ada Negara Lain Beri Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia
Pemerintah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 Kg per keluarga, per bulan.
Baca SelengkapnyaBagi-Bagi Bantuan Pangan di Tangsel, Jokowi Sebut Harga Beras Naik karena Perubahan Iklim
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaJK: Siapa pun Pemerintah Selanjutnya Hadapi Tantangan Berat
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaDapat Bantuan Rp1 Miliar, Ketum PMI Jusuf Kalla Bakal Salurkan ke Palestina
Bantuan ini diyakini akan bermanfaatkan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti keluarga dan anak-anak di Gaza.
Baca SelengkapnyaVIDEO: JK Sentil Pembagian Bansos Pemerintah Jelang Pemilu Caranya Harus Benar!
Jusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya