Ketimbang negara lain, buruh nilai jaminan pensiun RI kecil
Merdeka.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai dana jaminan pensiun di Indonesia paling kecil dibandingkan negara tetangga. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah mengintervensi alokasi dana pensiun dalam negeri.
"Dana jaminan pensiun di Malaysia sudah sebesar Rp 3 ribu triliun, di Jepang Rp 15 ribu triliun. Sedangkan Indonesia cuma Rp 203 triliun," kata Said kepada wartawan saat diskusi akhir tahun, Jakarta, Rabu (23/12).
Menurutnya, dana jaminan pensiun yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bisa menghindarkan negara dari krisis ekonomi.
Apalagi, jaminan pensiun dalam jumlah besar berfungsi menjaga ketahanan fiskal dari gempuran krisis ekonomi global yang saat ini melanda hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.
"Makanya di Jepang, Malaysia uangnya digunakan sebagai ketahanan fiskal. Juga di Jerman, ketika Eropa kemarin mengalami krisis, Jerman tidak terpengaruh karena ketahanan jaminan sosialnya kuat," ujarnya.
Said menambahkan dana jaminan sosial itu mampu menjaga program pembangunan pemerintah.
"Sekarang target pajak tidak tercapai, kalau ada dana jaminan pensiun tidak perlu pinjam dari Bank Dunia," tuturnya.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaBPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara untuk kerugian keuangan negara masih dalam formulasi penyidik bersama pihak terkait.
Baca SelengkapnyaRealisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan dapat tanah pensiun seusai masa jabatannya usai. Seperti apa penampakan calon tanah Jokowi tersebut?
Baca SelengkapnyaSejak tahun 2015, nasabah yang memanfaatkan program Mekaar sudah tembus 15 juta nasabah pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya