Keterlibatan UMKM RI dalam Rantai Nilai Global Dinilai Terendah di Asia Tenggara

Merdeka.com - Peneliti Senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Aviliani menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap perekonomian memang sangat besar, khususnya pada penyerapan tenaga kerja. Namun, keterlibatan sektor UMKM Indonesia dalam rantai nilai global hanya 6,3 persen atau paling rendah di Asia Tenggara.

"UMKM kita ini tidak naik kelas, jadi masih banyak yang ada di subsisten level, bahkan sampai sentuh ekspor." ujar Aviliani di Jakarta, Selasa (8/9).

Dia menjelaskan, UMKM tidak akan semakin besar porsinya, meski pemerintah memaksakan bantuan 20 persen dari total kredit setiap bank umum jika nilainya tidak bertambah. Adapun, kredit terbesar dari pemerintah juga dialokasikan ke sektor perdagangan, bukan sektor yang menyerap tenaga kerja.

"Hal ini perlu dievaluasi karena semua sektor dapat Kredit Usaha Rakyat (KUR), jadi tidak tepat sasaran. Menurut saya, KUR ini harusnya dispesifikasi untuk yang berkaitan dengan industri atau pertanian yang menyerap tenaga kerja, bukan ke semua sektor," imbuhnya.

Dengan era digital, UMKM khususnya di perdagangan pasti terkena dampak. Sejak era digital, masyarakat mudah sekali menemukan barang yang lebih murah dari internet. Akibatnya, margin yang diterima oleh UMKM perdagangan makin kecil dan tergerus. Oleh karena itu, model bisnis UMKM perlu diubah.

"Model bisnis UMKM yang harus kita kembangkan ke depannya adalah ke arah industri. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus dibalik."

Sebab, selama ini, kebanyakan kebijakan pemerintah ada di sisi supply (supply side), tapi demand sidenya sangat rendah.

Sementara itu, ekspor UMKM Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain belum besar nilainya. Hambatan yang dialami oleh UMKM mulai dari sulitnya bahan baku, produksi dan distribusi terhambat, kekurangan modal, sampai ke penjualan dan permintaan menurun. Sedangkan, rantai pasok (supply chain) harus diseimbangkan oleh demand side.

"Pemerintah bisa mencari pasar, jadi tidak hanya dari sisi supplynya," tambahnya.

Terhitung sampai sekarang, sekitar 48 persen UMKM ditutup. "Bahkan ada penurunan permintaan domestik 30,5 persen, gangguan yang mencapai 19,8 persen. Jadi memang problem kita berbeda dengan krisis sebelumnya," ujar Aviliani.

"Mungkin lain kali, kita harus cari tahu terlebih dahulu, perusahaan besar atau masyarakat butuh apa, lalu ke depannya baru kita cari UMKM-nya. Jadi, memang mungkin harus dibalik," kata Aviliani.

Oleh karena itu, Aviliani berharap insentif pemerintah ke depan dapat mengutamakan insentif untuk UMKM yang bermitra dengan perusahaan besar. Hal ini penting agar UMKM dapat naik kelas dengan memiliki supply chain supaya konsistensi UMKM dalam menjaga mutu tetap terjaga.

"UMKM cenderung diberikan fasilitas, contohnya banyak teman-teman bikin aplikasi untuk UMKM, tapi ketika mereka mulai menjualkan, itu gak konsisten. Dari segi produknya, harga jualnya, akibatnya yang terjadi justru aplikasi itu tidak bisa lagi menjualkan produk mereka. Makanya, UMKM tidak bisa langsung dilepas, ekosistemnya tetap harus dijaga." ungkap Aviliani.

Adapun, salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah dengan peningkatan penetrasinya ke platform digital. Hingga saat ini, baru sekitar 13 persen atau 279 ribu UMKM yang telah maju ke arah digital.

"Jadi, kalau orang bilang UMKM bisa survive di era ini karena tersedianya fasilitas digital, ya itu belum 100 persen benar. Karena mutu dan belum paham apa barang yang menjadi kebutuhan dan harus diproduksi," tutup Aviliani.

Reporter Magang: Theniarti Ailin