Kesal Pembangunan Smelter Baru 5 Persen, Menteri ESDM Tegur Freeport

Merdeka.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyampaikan progress pembangunan smelter atau pemurnian mineral PT Freeport Indonesia baru mencapai 5,86 persen. Dengan rencana penyelesaian proyek 2023 mendatang, progres ini masih jauh dari harapan.

Oleh karenanya, Menteri Arifin mengaku pihaknya telah memberikan surat teguran kepada PT FI untuk mempercepat pembangunan smelternya.

"Evaluasi kami terhadap pembangunan smelter PTFI, telah disampaikan surat teguran atas terlambatnya konstruksi pembangunan fasilitas pemurnian PT FI tersebut," ujar Arifin dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).

Surat Teguran tersebut diterbitkan Direktur Jenderal Minerba kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) pada tanggal 30 September 2020 No. 1197/36/DJB/2020 dengan perihal Surat Teguran Terlambatnya Konstruksi Pembangunan Fasilitas Pemurnian PT Freeport Indonesia.

Adapun isi surat teguran tersebut merujuk agar pelaksanaan pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020. PT FI juga diminta untuk segera menyampaikan timeline untuk pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load test.

Respons Freeport

Atas Surat Teguran tersebut, PT FI memberikan tanggapan melalui surat nomor 508/OPD-PTFI/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang menyampaikan bahwa pilling test dan pile load test akan mengalami keterlambatan dari yang semula direncanakan pada akhir September 2020, namun baru dapat dilakukan pada awal November 2020.

Kemudian, PT FI kembali menyampaikan surat nomor 516/OPD-PTFI/XI/2020 tanggal 11 November 2020 perihal jawaban surat teguran terlambatnya kegiatan konstruksi pembangunan fasilitas pemurnian PT FI.

Isinya, PT FI sudah memberikan Notice to Proceed ke Chiyoda untuk melakukan pekerjaan test pilling. Kemudian, Chiyoda sudah mulai melakukan pengadaan dan mobilisasi peralatan serta pekerja ke Gresik.

"Kegiatan fisik test pile drive di area prioritas pembangunan smelter baru dapat dilakukan pada akhir November 2020," kata Menteri Arifin.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6