Kesadaran Pencegahan Penyebaran Virus Corona Masyarakat Masih Rendah

Merdeka.com - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno menilai, kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyebaran virus corona masih rendah. Sebab, meski cukup ketat pengawasan di terminal bus, stasiun, pelabuhan penyeberangan dan bandara udara tetap saja ribuan warga mudik ke berbagai kota.

"Selain keterbatasan personel untuk melakukan pencegahan juga tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah terhadap bahaya penyebaran virus corona di masa pandemi ini," ujar Djoko di Jakarta, Selasa (26/5).

Dampak mudik yang dipaksakan oleh sebagian warga yang kurang memahami kesehatan dirinya, keluarganya dan lingkungannya, bisa jadi potensi terjadi penyebaran virus corona ke daerah. "Harapan kita bersama, semoga penyebaran virus corona tidak banyak beralih ke daerah," jelas Djoko.

Dia melanjutkan, bepergian menggunakan motor tetap mendominasi para pemudik. Pelanggaran kapasitas orang menggunakan sepeda motor di masa pandemi Covid-19 masih kerap terjadi. Potensi bahaya virus Corona masuk ke desa cukup besar. Oleh sebab itu, benteng terakhir untuk mengawasi pemudik itu adalah Ketua RT tempat tujuan pemudik.

"Pemudik ini didominasi kelompok masyarakat yang bekerja di sektor informal berpenghasilan harian. Tabungan semakin menipis, sementara tempat mata pencaharian belum menunjukkan aktivitas nyata," katanya.

Alasan pemudik yang datang ke Jawa Tengah sebesar 897.713 orang, terbanyak karena usaha sepi, yakni 399.812 orang (45 persen). Berikutnya, alasan lain-lain 263.459 orang (29 persen) dan alasan pemutusan hubungan kerja (PHK) 234.442 orang (26 persen).

Walaupun sudah ada upaya Pemprov Jawa Tengah untuk membantu memberikan sembako bagi warga yang bekerja di sektor informal yang bermukim di Jabodetabek ber KTP Jawa Tengah. Ternyata kurang bisa banyak membantu untuk menurunkan pergerakan mobilitas untuk tetap tidak melakukan aktivitas mudik.

Transportasi

Pilihan menggunakan sepeda motor merupakan dampak dari kebijakan industri sepeda motor yang sudah berlebihan. Kebijakan sepeda motor di Indonesia selama ini harus dievaluasi dan dikaji ulang.

"Apalagi nanti memasuki era normal baru (the new normal) di sektor transportasi, sepeda motor merupakan kendala bagi Indonesia untuk menciptakan kehidupan bermobilitas baru, yakni mengistimewakan penggunaan transportasi umum yang ditopang keberadaan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki untuk pergerakan jarak pendek," paparnya.

Djoko menyarankan, kebijakan menetapkan batas kapasitas isi silinder kurang dari 80 cc dan di atas 200 cc mungkin lebih bijak. Jika kapasitas sepeda motor masih seperti sekarang tanpa batasn dan pemerintah tidak mengontrol ketat, niscaya akan selalu mengganggu setiap kebijakan pemerintah dalam hal mengelola transportasi.

Di banyak negara, sepeda motor bukan merupakan kendaraan yang direkomendasikan digunakan untuk bermobilitas warga. Sepeda motor cocok digunakan untuk mobilisasi jarak menengah.

"Aparat Kepolisian RI sudah semaksimal mungkin melakukan penyekatan di jalan raya untuk mencegah warga yang mudik menggunakan kendaraan bermotor. Namun, ikhtiar warga untuk memaksa mudik menggunakan sepeda motor memang tidak dapat dibendung melalui jalan-jalan tikus. Tidak taat aturan dan tidak membawa surat keterangan sehat," tandasnya.