Keringanan PBB dari Pemprov DKI Jakarta Jadi Angin Segar untuk Pengusaha

Merdeka.com - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Sarman Simanjorang, mengapresiasi dan diberikannya keringanan Pajak Bumi dan Bangunan yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada dunia usaha di Jakarta.

Dia menjelaskan, keringanan tersebut diberikan bagi pengelola Mall, hotel, apartemen dan perkantoran, dispensasi atas pajak hotel, restoran, tempat hiburan, pajak kendaraan bermotor bagi transportasi online, pajak reklame, penghapusan denda pajak dan berbagai retribusi perizinan.

"Ini sebagai bukti bahwa Pemprov mengerti sekali kondisi dan psikologi pengusaha yang sangat tertekan akibat kebijakan PSBB selama hampir 3 bulan yang membuat berbagai sektor usaha tutup berakibat cash flow pengusaha terkoreksi tajam," kata Sarman kepada Liputan6.com, Kamis (18/6).

Dia menjelaskan, selama ini PBB menjadi beban bagi pengusaha saat adanya pandemi corona, namun dengan adanya insentif ini tentu menjadi angin segar dan gairah serta penyemangat bagi pengusaha, untuk menjalankan berbagai aktvitas usahanya sekalipun masih dengan keterbatasan akibat penerapan protokol kesehatan.

Apalagi dengan dimulainya aktivitas di Jakarta diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja yang dirumahkan,meningkatkan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal II setidaknya tidak turun secara drastis.

"Kami juga mengusulkan kepada pak Gubernur untuk membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Pemulihan Perekonomian Jakarta pasca covid-19 ini, dengan harapan Gugus tugas ini dapat menyusun langkah taktis dan strategis serta blueprint perekonomian Jakarta pasca covid 19 ini," ujarnya.

Dia menilai, Jakarta menjadi barometer terhadap perekonomian nasional dimana ibu kota menyumbang 17 persen dari total perekonomian nasional. Sehingga Gugus Tugas ini diharapkan dapat menyusun berbagai program dan kebijakan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian kota Jakarta.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com