Kereta supercepat, Jepang klaim mampu bangun lebih ekspres

Merdeka.com - Jepang menawarkan sejumlah keuntungan jika pemerintah menyerahkan proyek kereta supercepat Jakarta-Bandung. Diantaranya, pemerintah tak perlu menjamin seluruh proyek transportasi berbasis rel berkecepatan tinggi sepanjang 750 kilometer.

Padahal, umumnya, investor proyek infrastruktur meminta jaminan pemerintah sepenuhnya. Ini lantaran begitu banyak kendala yang bisa menghambat penyelesaian proyek infrastruktur di Tanah Air

"Ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution seusai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Izumi Hiroto, Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Jakarta, Rabu (26/8).

Dia menambahkan, Jepang juga menyanggupi membuat proyek tersebut tuntas lebih cepat, meskipun tak menyebut waktu penyelesaiannya. Sementara, China sebelumnya sudah menyatakan sanggup menuntaskan dalam tiga tahun.

"Selama belum ada studi lingkungan maka itu sulit untuk lebih cepat," katanya. "Pada dasarnya mereka (Jepang) ada beberapa tawaran, saya belum bisa menjelaskan semuanya, antara lain seperti itu ada juga menyangkut transfer teknologinya."

Presiden Joko Widodo rencananya bakal menentukan kontraktor proyek kereta supercepat pada 31 Agustus mendatang. Untuk itu, pemerintah menggunakan konsultan independen untuk menilai proposal yang diajukan Cina dan Jepang.

"Kemarin konsultan itu sudah panggil wakil dari dua negara untuk mengklarifikasi semua tawaran. Kalau ada tawaran baru begini, kami harus pikirkan. Nanti China juga bakal begitu," katanya. "Padahal seharusnya sudah kami mau tutup proses penilaian ini dalam satu dua hari."

Darmin mengungkapkan, konsultan independen menilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Lusa, konsultan bakal menyampaikan hasil kerjanya pada sejumlah menteri.

"Dan nanti kami tanya satu per satu kenapa mereka simpulkan begini dan begitu. Dari sana, kami buat kesimpulan dan akan sampaikan ke presiden. Silakan presiden memikirkan." (mdk/yud)