Keputusan Freeport tunjuk Chappy Hakim jadi dirut dipertanyakan

Merdeka.com - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mempertanyakan keputusan PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia yang memilih Chappy Hakim sebagai Presiden Direktur perusahaan. Sebab, Chappy merupakan seorang purnawirawan TNI.

Koordinasi Nasional Jatam, Merah Johansyah mengatakan, jika pemerintah memilih Chappy untuk kepentingan bisnis, langkah tersebut dinilai tidak tepat.

‎"Apakah Chappy Hakim punya kapasitas bisnis kalau kepentingannya hanya bisnis? Enggak kan. Kecakapannya apa? Latar belakang dia itu militer," ujarnya kepada merdeka.com saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (21/11).

Selain itu, dipilihnya mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu hanya kepentingan politik pemerintah. Dia juga khawatir, masyarakat aka‎n menjustifikasi jika Freeport sebenarnya tidak bermasalah.

‎"Latar belakang koneksi politiknya kelihatan. Ketiga, sama dengan menjustifikasi padahal Freeport baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak," pungkasnya.