Kepala BPS harap Jokowi tak pangkas dana Sensus Ekonomi 2016

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 pada tanggal 1-31 Mei 2016, yang melibatkan 16.000 petugas dari BPS dan 340.000 mitra sensus. Untuk melakukan sensus tiap 10 tahun sekali tersebut, BPS akan menggelontorkan biaya sebesar Rp 2,4 triliun.

Kepala BPS Suryamin berharap rencana pemerintah melakukan pengetatan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak akan berdampak pada alokasi anggaran untun lembaganya, salah satunya untuk melaksanakan Sensus Ekonomi.

"Ini berkaitan dengan pelaksanaan lapangan harus tuntas dan pengelolaan tuntas, nah kalo dipotong anggaran ini nanti bisa tidak tepat waktu," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Senin (28/3).

Dia menambahkan, pemotongan anggaran bisa mengganggu validitas data dari sensus. Suryamin menargetkan data sensus bisa terkumpul pada Desember 2016.

"Kita ada target ini untuk Desember, tapi kita ada target lagi sampai 19 Agustus ini. Kita targetkan ada gambaran global ini jumlah usaha berapa per sektor. Untuk tepat waktu sampai dengan Desember, makanya anggaran bisa baik," imbuhnya.

Sebelumnya, anggaran sensus ekonomi BPS telah dipotong pemerintah dari sebelumnya Rp 3,7 triliun pada APBN 2016. Menurutnya, pemotongan anggaran kedua kalinya bisa berpengaruh pada hasil sensus ekonomi, baik waktu maupun kualitas datanya.